Buton Raya / Buton
16 Oktober 2014
Massa Tolak Pengalihan Fungsi Pelabuhan Pelni
Aksi pembakaran ban di depan Kantor Bupati Buton.
Korlap Aksi, Albert SH dalam orasinya menilai Pemkab Buton terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat. Dia juga mengecam keras kesewenang-wenangan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun yang telah mengalihfungsikan Pelabuhan Regional Pelni menjadi Pelabuhan Pariwisata.
Orator lain, Suhardin meminta Pemkab Buton meninjau ulang pengalihan fungsi pelabuhan Pelni menjadi pelabuhan Pariwisata. Termasuk juga pembangunan perkantoran di wilayah Takawa, karna pembangunan yang kurang lebih menelan anggaran kurang lebih Rp 7 Milyar hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Ahmad Karey dalam orasinya juga mendesak Bupati Buton,Umar Samiun,segera lengser dari jabatannya karena dinilai melanggar kontrak politik yang telah dijanjikannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Buton. Selain itu juga Umar Samiun dan wakilnya La Bakry MSi serta pegawai Kabupaten Buton yang tinggal di Kota Baubau agar bisa bertempat tinggal di Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.
"Tujabnya Bupati dan Wakil Bupati itukan ada di Pasarwajo, seharusnya rujab tersebut difungsikan," katanya lantang.
Setelah menyampaikan orasinya massa menuju Gedung DPRD Buton, sejumlah perwakilan dari pengunjukrasa tersebut, melakukan hearing bersama Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun bersama anggotanya. Dalam hearing itu DPRD berjanji melakukan jejak pendapat antara masyarakat bersama pemerintah.
Amatan Baubau Post, aksi unjukrasa tersebut diwarnai dengan pembakaran ban didepan kantor Bupati Buton, aksi saling dorong sempat terjadi angara pengujukrasa dengan barisan Satpol PP.
(Peliput: La Ode Ali - Editor: La Ode Adnan Irham)
Orator lain, Suhardin meminta Pemkab Buton meninjau ulang pengalihan fungsi pelabuhan Pelni menjadi pelabuhan Pariwisata. Termasuk juga pembangunan perkantoran di wilayah Takawa, karna pembangunan yang kurang lebih menelan anggaran kurang lebih Rp 7 Milyar hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Ahmad Karey dalam orasinya juga mendesak Bupati Buton,Umar Samiun,segera lengser dari jabatannya karena dinilai melanggar kontrak politik yang telah dijanjikannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Buton. Selain itu juga Umar Samiun dan wakilnya La Bakry MSi serta pegawai Kabupaten Buton yang tinggal di Kota Baubau agar bisa bertempat tinggal di Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.
"Tujabnya Bupati dan Wakil Bupati itukan ada di Pasarwajo, seharusnya rujab tersebut difungsikan," katanya lantang.
Setelah menyampaikan orasinya massa menuju Gedung DPRD Buton, sejumlah perwakilan dari pengunjukrasa tersebut, melakukan hearing bersama Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun bersama anggotanya. Dalam hearing itu DPRD berjanji melakukan jejak pendapat antara masyarakat bersama pemerintah.
Amatan Baubau Post, aksi unjukrasa tersebut diwarnai dengan pembakaran ban didepan kantor Bupati Buton, aksi saling dorong sempat terjadi angara pengujukrasa dengan barisan Satpol PP.
(Peliput: La Ode Ali - Editor: La Ode Adnan Irham)
Dibaca 98 kali
KOMENTAR BERITA
Buton
