Baubau
23 Agustus 2011
Dinas Kelautan Baubau Bakal Kena Sanksi
Proyek Banyak yang Bermasalah
BAUBAU,BP- Proyek Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Baubau berupa pembenihan (hatchery) yang diduga tak sesuai base tekhnologi (Basetek), akhir pekan lalu ditinjau anggota DPRD Kota Baubau, di Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lealea, Kota Baubau.
Anggota DPRD yang turun melihat langsung kondisi proyek itu Laode Ahmad Monianse, Laode Yasin Mazadu, dan Yusman Fahim. Para anggota DPRD itu menemukan bahwa hatchery tidak memungkinkan untuk pembibitan ikan boronang dan kerapu. Dari 20 bak yang digunakan, hanya tiga bak penampungan yang digunakan. Juga ditemukan mesin pompa air laut rusak, akibatnya kondisi air dalam bak berwarna kehijauan.
Legislator PDIP Monianse mengatakan dari kondisi yang didapat di lapangan menunjukan bahwa DKP tidak mempunyai prioritas perencanaan yang matang terkait pengadaan proyek hatchery. Sehingga selain kegagalan dalam upaya untuk memenuhi tuntutan nelayan terkait umpan yang akan digunakannya juga banyaknya fasilitas yang tidak difungsikan sehingga pengadaannya dianggap si-sia saja.
"Saya melihat kondisi di lapangan sangat memprihatikan. Pihak DKP tidak mempunyai perencanaan dalam prioritas pembangunan proyek hatchery karena kondisi bangunan banyak yang tidak difungsikan dan tidak terurusnya fasilitas. Sampai hari ini belum ada hasil yang diberikan baik pada nelayan maupun Pemkot padahal dari tahapan anggaran 2008-2010 tiga tahun berturut-turut diperkirakan menggunakan anggaran sekitaran Rp 600 -Rp 700 juta," ungkapnya.
Ia menambahkan dengan kondisi Pelaksanaan perencanaan yang tidak terlaksana dengan baik, kemungkin besar pihak DKP akan diberi sanksi dengan tidak mendapatkan porsi anggaran tahun 2012 nanti.
"Kami akan melakukan hearing kepada dinas terkait dengan proyek itu," katanya, singkat. (p5/ardi)
Legislator PDIP Monianse mengatakan dari kondisi yang didapat di lapangan menunjukan bahwa DKP tidak mempunyai prioritas perencanaan yang matang terkait pengadaan proyek hatchery. Sehingga selain kegagalan dalam upaya untuk memenuhi tuntutan nelayan terkait umpan yang akan digunakannya juga banyaknya fasilitas yang tidak difungsikan sehingga pengadaannya dianggap si-sia saja.
"Saya melihat kondisi di lapangan sangat memprihatikan. Pihak DKP tidak mempunyai perencanaan dalam prioritas pembangunan proyek hatchery karena kondisi bangunan banyak yang tidak difungsikan dan tidak terurusnya fasilitas. Sampai hari ini belum ada hasil yang diberikan baik pada nelayan maupun Pemkot padahal dari tahapan anggaran 2008-2010 tiga tahun berturut-turut diperkirakan menggunakan anggaran sekitaran Rp 600 -Rp 700 juta," ungkapnya.
Ia menambahkan dengan kondisi Pelaksanaan perencanaan yang tidak terlaksana dengan baik, kemungkin besar pihak DKP akan diberi sanksi dengan tidak mendapatkan porsi anggaran tahun 2012 nanti.
"Kami akan melakukan hearing kepada dinas terkait dengan proyek itu," katanya, singkat. (p5/ardi)
Dibaca 59 kali
KOMENTAR BERITA
16:08/24-08-11
lakarorahmani
menurut saya yang utama adalah panggil bidang yang tangani pembenihan tsb,,tanya apakah mrk paham tentang hatchri n tunjukan sapa yg paham tentang pembenihan di perikanan,,lalu cecer tentang anggaran 2008-2010 lalu tanya knp bangun hatchri hanya andalkn pompa mestinya ad bak tandon spya pompa hanya d gunakan pindahkan air antar bak,,jgn pake orang yg hanya bc teori,,
Baubau
