La Ode Hamuri dipilih secara bulat untuk menggantikan pimpinan DPRD yang absen menghadiri rapat. Namun sebelum memulai rapat, Hamuri meminta kepada anggota yang hadir termasuk staf ahli untuk mencarikan dasar hukum kalau pemilihannya memimpin rapat saat tidak melanggar aturan main dan keputusan DPRD yang disepakati dalam forum itu dinyatakan sah.

"Selama saya menjadi anggota DPRD sudah 7 tahun, ini baru pertama kali terjadi, dalam rapat gabungan komisi tidak dihadiri satupun unsur pimpinan dewan, dan terpaksa rapat dipimpin anggota DPRD bukan dari unsur pimpinan. Ini akan menjadi preseden buruk bagi DPRD sekarang," ujarnya, Selasa (02/08) di gedung DPRD.

Rapat gabungan komisi itu membahas persoalan lahan bandara Betoambari yang dipermasalahkan masyarakat lipu yang merasa haknya belum dibayarkan pemerintah. Pemkot diwakili Asisten I Drs Rafat, juga menghadirkan camat Betoambari dan pihak Bandara.

Rafat mengatakan pihaknya akan berpatokan pada hak milik negara 1978 yang menyatakan tanah dilahan bandara itu merupakan tanah adat, masih milik negara, dimana penggunaannya kepada warga menggunakan sistem ijon. Agar tidak masuk pada persoalan hukum maka pemkot harus berpatokan pada hak milik 1978 itu.

Anggota DPRD monianse meminta kepada pihak Pemkot bahwa pemerintah jangan menjelaskan masalah itu dari sisi budaya saja, tapi juga harus menjelaskan dari sisi hukum agar persoalan ini bisa dituntaskan. Sementara La Andi, lagi-lagi meminta agar pemerintah kembali melihat keputusan MA yang sudah final.

"Kalau lihat keputusan MA itu sudah final tapi tidak bisa dieksekusi karena dalam keputusan itu tidak menyebutkan batas tanah yang diklaim pemerintah," ujarnya. Namun lagi-lagi, pihak Pemkot menegaskan bahwa pihakhya tetap berpatokan pada lembaran negara 1978 itu.

Dijadwakan, hari ini Kamis (04/08), DPRD akan menerima perwakilan masyarakat Lipu untuk menjelaskan persoalan hak mereka terkait tanah bandara yang diklaim murni mkilik negara. (ardi)

 

 

 

Nama	:
Email	:
komentar	: