Feature
17 Nopember 2011
Pidato Pengantar Walikota Baubau Sudah Dua Kali Skorsing
Kecewa dengan Pemkot, 50 Persen Anggota DPRD Tak Hadiri Sidang Paripurna
PERTAMA dalam sejarah kepemimpinan Walikota Baubau HMZ Amirul Tamim, selama 9 tahun memimpin negeri khalifatul khamis, anggota DPRD Kota Baubau dua kali tidak qorum ketika orang nomor satu di Baubau itu hendak membacakan pidato pengantar Walikota dalam forum resmi pembahasan APBD-P 2011. Akibatnya sidang paripurna DPRD diskorsing. Ada dinamika apa sesungguhnya di DPRD? Ardi, Baubau
RUANG sidang utama di Kantor DPRD Kota Baubau sabtu pagi (11/11) lengah, tak ada aktivitas. Teras gedung itu hanya terdapat sebuah mobil berplat merah bertuliskan DT 2. Biasanya jelang akhir tahun, halaman kantor DPRD dipenuhi mobil-mobil dinas, ya tida lain karena ada agenda penting yang harus dibahas menyangkut nasib ratusan ribu rakyat Baubau.
Tapi kali ini berbeda. Anggota DPRD hanya segelintir yang hadir digedung milik rakyat itu. Sementara mitra DPRD yaitu Pemkot tidak bisa hadir karena menunggu kabar dari sekertariat DPRD apakah sidang paripurna yang membahas sidang lanjutan pidato pengatar Walikota Baubau mengawali pembahasan APBD-P akan dilanjutkan atau tidak.
Tak sengaja, tiba-tiba dari depan pintu masuk ruang sidang DPRD terdengar suara memanggil seorang supir yang terekam dalam bahasa wolio. Rupanya dia tak lain adalah orang nomor satu di Kantor DPRD Baubau Bapak H Hasidin sadif. Para anggota DPRD biasa menyapanya dengan sebutan 'Pak Ketua. Dibalik kesibukannya saya menghampirinya dan langsung menanyakan kapan sidang paripurna DPRD yang sudah diskorsing selama dua hari dilanjutkan?. "Sesuai tatatertib DPRD forum belum terpenuhi. Jadi saya masih berupaya mengkomunikasikan hal ini pada kawan-kawan DPRD yang lain," katanya singkat.
Rupanya Hasidin Sadif juga merasa ada yang aneh dengan sikap anggota DPRD yang tidak datang menghadiri rapat paripurna itu. Dia mengaku heran tiba-tiba forum tidak qorum padahal hampir semua anggota DPRD hingga Sabtu (11/11) tidak berada diluar daerah. "Kok kenapa ini bisa terjadi," katanya dengan nada keheranan.
Diapun berusaha menjelaskan bahwa tidak qorumnya anggota DPRD karena sebagian besar anggota mengaggap ada diskomunikasi antara DPRD dengan pihak Pemkot sebagai mitra pemerintah. Ada beberapa rekomendasi yang diusulkan DPRD tidak pernah diindahkan pihak Pemkot, misalnya rekomendasi DPRD soal pengelolaan aset Pemkot yang diserahkan ke pihak ke III seperti pasar Wameo dan Rusunawa agar dihentikan, tidak pernah diindahkan pemerintah
Padahal rekomendasi DPRD itu memang ada benarnya, sebab pengelolaan aset daerah itu tidak pernah dimintakan tanggapan DPRD dan itu berujung pada tidak transaparannya pengelolaan keuangan daerah. "Sampai saat ini kami tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban keuangannya oleh pihak ketiga itu kepada daerah. Apakah hari ini ada pemasukan bagi PAD atau tidak. Makanya kami minta dihentikan biar jelas dulu," ucapnya.
Kalau nanti dalam pertanggungjawaban aset pihak ketiga itu ternyata penghasilannya 50:50 maka dia menyarankan lebih baik diserahkan pada dinas yang mengelola aset daerah.
Senada dengan itu, Legislator Demokrat Jhonathan Limowa SH mengatakan fraksinya sebenarnya sejak awal sudah melakukan penolakan terhadap LKPD Walikota Baubau. Dasarnya ada keputusan Gubernur Sultra H Nur Alam SE yang meminta agar DPRD dan pihak Pemkot disarankan membahas kembali APBD-P 2011 karena ada perbedaan angka yang cukup besar yang tidak bisa dipertangungjawabkan pemerintah. "Sebenarnya ini akumulasi kekecewaan anggota dewan kepada pihak Pemkot yang tidak konsisten," ucapnya.
Kingking, sapaan akrab Jhonatan Limowa menuding pemerintah lambat mengajukan dokumen R-APBD perubahan dan terkesan mengulur-ngulur waktu. Padahal pekerjaan proyek di Kota Baubau terus berjalan. Kalau pembahasan APBD-P dipaksakan maka hailnya tidak akan maksimal dan yang rugikan tidak hanya rakyat di Kota Baubau tapi kontraktor yang menangani proyek itu sendiri.
Begitu juga dengan legislator asal PKS La Andy. Dia menilai pemerintah tidak pernah terbuka soal pengelolaan aset daerah oleh pihak ke III. Padahal yang dinamakan pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan pemerintah kota. Dia pun meminta agar pihak Pemkot membangun kemitraan yang baik dengan pihak DPRD agar segalanya bisa berjalan seiring. "Hentikan saja pengelola pihak ketiga itu sesuai rekomendasi DPRD," tegasnya.
Sorotan tajam terhadap sikap Pemkot yang dinilai 'jalan sendiri' muncul dari Ketua Komisi II DPRD Baubau Muhammad Ishak Zuhur. Katanya peristiwa tidak qorunya DPRD itu bukan untuk memboikot pidato pengantar Walikota Baubau. Tapi ini warning buat wakil Pemkot agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan pihak DPRD.
Ishak Zuhur menjelaskan tindakan DPRD pada dasarnya masih mencari titik temu dan pembahasan soal dokumen yang diajukan pihak Pemkot diantara anggota DPRD sendiri. Dia mencontohkan dikomisi II misalnya saat ini sedang mendalami kelayakan nilai proyek di dua dinas yaitu Dinas PU dan Dikmudora yang diduga menggunakan uang daerah sebesar Rp 14 milar yang diajukan pada APBD-P.
"Kalau pembahasannya dipaksakan bisa-bisa proyek itu tidak selesai dan akhirnya disebut lagi proyek bermasalah. Karena waktunya kami nilai sangat mendesak dan tidak cukup untuk pelaksanaan proyek itu. Inilah yang sedang kami carikan titik temunya, sehingga dalam pidato pengantar Walikota tidak ada perdebatan lagi.
Baih Hasidin Sadif maupun Ishak Zuhur sependapat bahwa bila dalam waktu tiga haru setelah diskorsing anggota DPRD tetap tidak qorum, maka penyusunan jadwal kembali akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Dan bila masih tidak ada titik temu juga maka akan diserahkan ke gubernur. Yang pasti baik DPRD maupu pihak Pemkot bekerka untuk rakyat. Karena itu, gesekan apapun yang terjadi kita semua harus bijak bahwa pembahasan APBD itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Kota Baubau. (***)
=============================================
Tapi kali ini berbeda. Anggota DPRD hanya segelintir yang hadir digedung milik rakyat itu. Sementara mitra DPRD yaitu Pemkot tidak bisa hadir karena menunggu kabar dari sekertariat DPRD apakah sidang paripurna yang membahas sidang lanjutan pidato pengatar Walikota Baubau mengawali pembahasan APBD-P akan dilanjutkan atau tidak.
Tak sengaja, tiba-tiba dari depan pintu masuk ruang sidang DPRD terdengar suara memanggil seorang supir yang terekam dalam bahasa wolio. Rupanya dia tak lain adalah orang nomor satu di Kantor DPRD Baubau Bapak H Hasidin sadif. Para anggota DPRD biasa menyapanya dengan sebutan 'Pak Ketua. Dibalik kesibukannya saya menghampirinya dan langsung menanyakan kapan sidang paripurna DPRD yang sudah diskorsing selama dua hari dilanjutkan?. "Sesuai tatatertib DPRD forum belum terpenuhi. Jadi saya masih berupaya mengkomunikasikan hal ini pada kawan-kawan DPRD yang lain," katanya singkat.
Rupanya Hasidin Sadif juga merasa ada yang aneh dengan sikap anggota DPRD yang tidak datang menghadiri rapat paripurna itu. Dia mengaku heran tiba-tiba forum tidak qorum padahal hampir semua anggota DPRD hingga Sabtu (11/11) tidak berada diluar daerah. "Kok kenapa ini bisa terjadi," katanya dengan nada keheranan.
Diapun berusaha menjelaskan bahwa tidak qorumnya anggota DPRD karena sebagian besar anggota mengaggap ada diskomunikasi antara DPRD dengan pihak Pemkot sebagai mitra pemerintah. Ada beberapa rekomendasi yang diusulkan DPRD tidak pernah diindahkan pihak Pemkot, misalnya rekomendasi DPRD soal pengelolaan aset Pemkot yang diserahkan ke pihak ke III seperti pasar Wameo dan Rusunawa agar dihentikan, tidak pernah diindahkan pemerintah
Padahal rekomendasi DPRD itu memang ada benarnya, sebab pengelolaan aset daerah itu tidak pernah dimintakan tanggapan DPRD dan itu berujung pada tidak transaparannya pengelolaan keuangan daerah. "Sampai saat ini kami tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban keuangannya oleh pihak ketiga itu kepada daerah. Apakah hari ini ada pemasukan bagi PAD atau tidak. Makanya kami minta dihentikan biar jelas dulu," ucapnya.
Kalau nanti dalam pertanggungjawaban aset pihak ketiga itu ternyata penghasilannya 50:50 maka dia menyarankan lebih baik diserahkan pada dinas yang mengelola aset daerah.
Senada dengan itu, Legislator Demokrat Jhonathan Limowa SH mengatakan fraksinya sebenarnya sejak awal sudah melakukan penolakan terhadap LKPD Walikota Baubau. Dasarnya ada keputusan Gubernur Sultra H Nur Alam SE yang meminta agar DPRD dan pihak Pemkot disarankan membahas kembali APBD-P 2011 karena ada perbedaan angka yang cukup besar yang tidak bisa dipertangungjawabkan pemerintah. "Sebenarnya ini akumulasi kekecewaan anggota dewan kepada pihak Pemkot yang tidak konsisten," ucapnya.
Kingking, sapaan akrab Jhonatan Limowa menuding pemerintah lambat mengajukan dokumen R-APBD perubahan dan terkesan mengulur-ngulur waktu. Padahal pekerjaan proyek di Kota Baubau terus berjalan. Kalau pembahasan APBD-P dipaksakan maka hailnya tidak akan maksimal dan yang rugikan tidak hanya rakyat di Kota Baubau tapi kontraktor yang menangani proyek itu sendiri.
Begitu juga dengan legislator asal PKS La Andy. Dia menilai pemerintah tidak pernah terbuka soal pengelolaan aset daerah oleh pihak ke III. Padahal yang dinamakan pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan pemerintah kota. Dia pun meminta agar pihak Pemkot membangun kemitraan yang baik dengan pihak DPRD agar segalanya bisa berjalan seiring. "Hentikan saja pengelola pihak ketiga itu sesuai rekomendasi DPRD," tegasnya.
Sorotan tajam terhadap sikap Pemkot yang dinilai 'jalan sendiri' muncul dari Ketua Komisi II DPRD Baubau Muhammad Ishak Zuhur. Katanya peristiwa tidak qorunya DPRD itu bukan untuk memboikot pidato pengantar Walikota Baubau. Tapi ini warning buat wakil Pemkot agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan pihak DPRD.
Ishak Zuhur menjelaskan tindakan DPRD pada dasarnya masih mencari titik temu dan pembahasan soal dokumen yang diajukan pihak Pemkot diantara anggota DPRD sendiri. Dia mencontohkan dikomisi II misalnya saat ini sedang mendalami kelayakan nilai proyek di dua dinas yaitu Dinas PU dan Dikmudora yang diduga menggunakan uang daerah sebesar Rp 14 milar yang diajukan pada APBD-P.
"Kalau pembahasannya dipaksakan bisa-bisa proyek itu tidak selesai dan akhirnya disebut lagi proyek bermasalah. Karena waktunya kami nilai sangat mendesak dan tidak cukup untuk pelaksanaan proyek itu. Inilah yang sedang kami carikan titik temunya, sehingga dalam pidato pengantar Walikota tidak ada perdebatan lagi.
Baih Hasidin Sadif maupun Ishak Zuhur sependapat bahwa bila dalam waktu tiga haru setelah diskorsing anggota DPRD tetap tidak qorum, maka penyusunan jadwal kembali akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Dan bila masih tidak ada titik temu juga maka akan diserahkan ke gubernur. Yang pasti baik DPRD maupu pihak Pemkot bekerka untuk rakyat. Karena itu, gesekan apapun yang terjadi kita semua harus bijak bahwa pembahasan APBD itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Kota Baubau. (***)
=============================================
Dibaca 20 kali
KOMENTAR BERITA
Feature