DAMPAK positif kehadiran Coremap fase II yang dirasakan masyarakat di Desa Majapahit Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), membuat masyarakat di wilayah itu kembali merindukan peluncuran program Coremap fase III harus segera direalisasikan pihak Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kerinduan itu wajar, sebab selain menetapkan daerah perlindungan laut (DPL) dan membuat peraturan desa (Perdes), juga bantuan modal yang disalurkan melalui lembaga keuangan mikro (LKM) sudah cukup menjadi alasan bahwa Coremap telah merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat setempat.
Ardi, BUTON
PADAHAL, menurut Musnah yang kini dipercaya sebagai bendahara LKM untuk mengelola dana seadfund yang dikucurkan Coremab II Buton sejak tahun 2007, awalnya Coremap yang coba masuk ke daerahnya ditolak masyarakat setempat. "Namun orang-orang Coremap tidak mundur dan tetap gigih meyakinkan masyarakat, bahwa program itu bakal mensejahterakan masyarakat pesisir," kenang Musnah, ketika ditemui dipesisir laut Majapahit, Jumat (21//10).
Hasilnya terbukti, setelah empat tahun berjalan, kini masyarakat nelayan di Majapahit 'kebanjiran' ikan. Semua itu diperoleh berkat adanya komitmen warga desa menjaga dan melestarikan DPL berukuran 100 x 200 meter persegi dan sebagai perekatnya adalah Perdes yang sejak awal penyusunan dan sosialiasainya memang melibatkan warga desa.
Musnah bersama 300-an KK yang menggatungkan hidupnya pada hasil laut, mengaku tak perlu jauh melaut lagi ketika menangkap ikan. Cukup melaut 100 meter dari pinggir pesisir, sudah bisa mendapatkan ikan yang melimpah. Kehadiran DPL terbukti ampuh menyehatkan terumbu karang. "Terus terang sekarang ikan sudah menjadi hama baru bagi kami pembudidaya rumput laut. Tiga tahun lalu kami tidak ragu memasang rakit agar-agar kami, karena ikan dipastikan bukan ancaman utama," ucap Pembudidaya Agar-agar lainnya, Ladani.
Kini dengan ikatan Perdes, warga siap mengamankan laut dari para penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Ladani menyebutkan, sebelum Coremap masuk mengintervensi daerah itu, penangkap ikan dari luar banyak yang menggunakan bom dan bahan kimiawi tradisional beracun, warga setempat menyebutnya akar tuban. Harus diakui, pengetahuan warga setempat atas penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan sebelumnya tak pernah digubris warga. Namun kini, pemandangan itu hampir tak dapat dijumpai lagi, karena warga desa telah sadar pentingnya menjaga bahari dari perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, Musnah yang juga berprofesi pembudidaya agar-agar, menyatakan kesukurannya pada program Coremap yang menyalurkan bantuan modal melalui LKM. Dia menuturkan, tahun 2008, dia dan 124 pembudidaya agar-agar lainnya pernah mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman tunai dengan bunga rendah. "Bayangkan saja waktu itu kita mesti ke Kota Baubau (Berjarak 43 Kilometer-red) untuk mencari pemodal. Kalau dapat mereka miminjamkan kepada kami sejumlah uang dengan bunga tujuh persen. Dengan hadirnya LKM yang digagas Coremap, kini kami mendapat pinjaman maksimal tiap pembudidaya Rp 2.5 juta dengan bunga 1.2 persen dan dicicil selama 10 bulan," ujarnya.
Bunga yang rendah itu, kata Musnah, sangat membantu pembudidaya rumput laut. Di tahun 2011 ini, Musnah mengungkapkan, dari 124 pembudidaya rumput laut, 40 persen diantaranya sudah bisa mandiri, "Artinya mereka sudah mempunyai modal sendiri. Sehingga dana bergulir yang diberikan Coremap melalui LKM sebanyak Rp 50 juta itu, bisa kami berikan pada pembudidaya lain di Desa Majapahit yang sangat membutuhkan," jelas Musnah.
Sebagai bendahara LKM, Musnah meyebutkan bahwa posisi Juni 2011, keuangan LKM beranak pinang dari sebelumnya diberi modal Rp 50 juta, kini sudah menjadi Rp 190 juta. Bantuan modal tidak hanya diberikan kepada pembudidaya rumput laut, tapi juga bagi penjual ikan dan masyarakat ekonomi lemah lainnya yang mau membuat usaha kecil-kecilan (warung-red).
Meskipun demikian, pengawas DPL Bakri, mengakui masih ada kelemahan yang harus dibenahi bila Coremap Fase tiga diluncurkan yaitu masih adanya penagkap ikan yang tidak ramah lingkungan mengelabui petugas DPL. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara pembiusan pada malam hari. "Ini selalu terjadi, karena mereka tahu bahwa belum ada pos penjaga yang selalu mengawasi pada malam hari," terangnya. Sebagai solusinya, Bakri mengusulkan, harusnya setiap daerah Coremap dibuatkan pos penjaga laut.
Kerinduan Musnah, Ladani, dan Bakri sesungguhnya mewakili ratusan warga desa lainnya di Majapahit akan peluncuran dan realisasi program Coremap Fase III. Mereka sadar, memang program Coremap Fase II terlah berlalu dan warga desa bisa saja menakhodai sendiri program yang sudah berjalan. Namun harus diingat, mereka juga ternyata masih membutuhkan masukan dan arahan dari kelanjutan program itu. Pertanyaan dan harapan besar masyarakat di pesisir Buton hanya bisa dijawab dengan mempertegas apakah kehadiran Coremap fase III bisa terwujud. (***)
Dibaca 45 kali
KOMENTAR BERITA