“Beberapa bulan lalu, tepatnya sekitar bulan April 2011 telah dilaksanakan pilkades di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa. Dalam pilkades itu ada dua calon yakni Abdul Hamid dan La Ode Wolio. Namun, calon terpilih (Abdul Hamid, Almarhum) meninggal dunia sebelum dilantik. Sehingga, calon kades (La Ode Wolio, red) ngotot agar dirinya yang dilantik,” terang Husain sapaan Kepala Badan KB, PM dan Pemerintaha Desa tersebut.

Dikatakannya, meskipun tata cara pilkades tidak tercantum dalam dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, namun dalam PP tersebut tidak dijelaskan. “Meskipun tidak dijelaskan bahwa calon kades yang terpilih meninggal dunia sebelum dilantik maupun sudah menjabat akan diadakan pilkades ulang, namun secara nasional belum pernah terjadi seorang calon kades yang terpilih meninggal sebelum
dilantik ataupun sudah menjabat diganti peraih suara terbanyak kedua,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, meskipun dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, tidak dicantumkan bahwa seorang calon kades yang terpilih meninggal dunia sebelum dilantik bisa digantikan peraih suara terbanyak kedua. Sebuah desa bisa saja yang penting tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Bupati. Sehingga, dasar hukumnya cukup jelas.“Tapi jika dalam PP Nomor 72 tahun 2005 itu tidak dicantumkan bahwa calon kades terpilih meninggal atau halangan lainnya bisa diganti peraih suara terbayak kedua, terus belum juga diatur dalam Perda atau Peraturan Bupati, maka kejadian seperti di Desa Sombano itu sudah harga mati bahwa harus diadakan pemilihan ulang. Dan panitia pilkades harus memulai tahapan dari awal yakni dengan melakukan penjaringan calon dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas mantan Kadis Tata Ruang KP3K Kabupaten Wakatobi tersebut.(rin)

 

 

 

Nama	:
Email	:
komentar	: