FKM yang datang dengan sejumlah selebaran yang berisikan empat poin tuntutan yang harus dipenuhi Pemkab Wakatobi tersebut, diterima Wakil Bupati Wakatobi H Arhawi Rude SE, Sekab Wakatobi Hardin La Omo SE, dan Kepala BKDD Rusdin SH, di ruang kerja Wakil Bupati. Pertemuan FKM dengan tiga pejabat Pemkab Wakatobi yang dikemas layaknya diskusi tersebut berjalan alot.

Salah seorang dari FKM, Nurdin, di depan tiga pejabat Pemkab Wakatobi membacakan empat poin tuntutannya yakni pemutasian yang dilakukan oleh tiga pejabat Pemkab Wakatobi yakni Bupati, Sekda dan Kepala BKDD itu tidak sesuai dengan amanah dari undang-undang yang berlaku. Kemudian, mendesak kepada tiga pejabat yang dimaksud agar secara transparan melakukan pemutasian dengan berdasarkan proporsional Badan Pertimbangan Jabatan dan Analisis Kepangkatan (Baperjakan). Mendesak agar pemutasian yang telah dilakukan harus kembali dievaluasi selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Serta meminta kepada Pemkab Wakatobi agar menertibkan asset daerah yang masih berada ditagan mantan pejabat daerah.

“Pemkab Wakatobi yakni bupati, sekda dan Kepala BKDD telah mencederai amanah dari undang-undang tentang pemutasian, karena telah melakukan pemutasian yang tidak prosedural. Mutasi yang terjadi hari ini penuh dengan muatan politik. Untuk itu FKM Wakatobi ragu dengan kepemimpinan wakatobi hari ini. Karena pemutasian tersebut, sangat berdampak pada pembunuhan karakter pendidikan bagi kaum generasi muda sebagai
pelanjut estafet di negeri ini,” ujar Risman salah seorang anggota FKM didepan tiga pejabat pemkab Wakatobi tersebut.

Lanjut kata Risman, mutasi hanya diinteskan paska Pemilu Kada. Maka dari itu, jika Pemkab Wakatobi ingin trasparan terhadap public maka jika mutasi itu merujuk pada hasil kerja Baperjakan, maka seyogyanya Pemkab Wakatobi mempublikasikannya ke media masa. “harus ada transparansi public dan data-data baperjakan harus Online. Dan yang
paling penting dalam pemutasian yakni kesejahteraan guru,” tegas Risma.

Menanggapi pernyataan FKM Wakatobi tersebut, Sekab Wakatobi Hardin La Omo SE mengatakan, mutasi dalam jajaran pemerintahan adalah hal yang biasa. Karena, mutasi juga sudah sesuai dengan manajemen kepegawaian yakni penyegaran dan pengisian jabatan (guru, red) yang kososng dalam sebuah sekolah. “Mutasi itu telah melalui seleksi baperjaka yang diketuai Sekab, Kepala BKDD sebagai sekretaris dan beranggotakan
antara lain Kepala Inspektorat. Jadi semua data-datanya lengkap saat dilakukan evaluasi,” terang Hardin La Omo.

Sementara itu, Kepala BKDD Rusdin SH, dalam menanggapi permintaan FKM bahwa hasil kerja Baperjakan harus dipublikasikan kepada public ditolaknya. “Hasil kerja Baperjakan itu rahasia daerah dan tidak bisa dipublikasikan. Yang jelasnya, dalam pemutasian ini telah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undanga yang berlaku. Kalau memang guru-guru yang dimutasi itu keberatan, silahkan mengadu kemana saja.
Karena dalam hal pemutasian ini telah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” tantang Rusdin kepada FKM Wakatobi.

Wakil Bupati Wakatobi, H Arhawi Ruda SE,setelah mendengarkan semua hasil perbincangan tersebut mengatakan, dalam dunia birokrasi sama halnya dengan manajemen sebuah perusahaan. Dalam manajemen tersebut, pada intinya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Mutasi itu bagian dari evaluasi pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan sistim pemerintahan. Saya sebagai Wakil Bupati yang memiliki tugas antara lain pengawasan, maka kedepan semua surat edaran akan saya evaluasi, yang tentunya terkait dengan jabatan yag melekat pada diri saya,” pungkasnya. (rin)

 

 

 

Nama	:
Email	:
komentar	: