Ia menguraikan, pemerintah wakatobi jika benar-benar memperhatikan kehidupan masyarakat petani maka apa yang menjadi kebutuhan para petani harus diperhatikan dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman, pupuk dan lain sebagainya yang dibutuhkan para petani.

Namun, dalam memberikan bantuan bibit tanaman tersebut, pemerintah harus lebih teliti dengan menyeleksi setiap pengadaan bibit tanaman yang tentunya dikondisikan dengan wilayahnya.

"Pemerintah harus melakukan pemetaan wilayah (zona, red) dalam memberikan bantuan kepada petani. Jika masyarakat itu benar-benar petani, maka pemerintah jangan memandang karena faktor X. Jangan karena pemerintah melihat masyarakat itu bukan masuk dalam kelompok tertentu sehingga diabaikan hak-haknya. Tetapi pemerintah harus benar-benar melihat masyarakat wakatobi secara umum tanpa memandang golongan tertentu," katanya.

Jika hal itu pemerintah dalam hal ini instansi terkait melaksanakannya, maka masyarakat petani di wakatobi seharusnya sudah berada pada level teratas. Karena, kebutuhan masyarakat petani yang beraktivitas di daratan dengan wilayah yang hanya 3 persen akan terakomodir semua seperti kabutuhan dalam bertani, terang Rasyid Umbi yang juga sebagai putra daerah wakatobi.

Ditambahkannya, agar masyarakat petani di wakatobi mendapatkan hak-haknya dan hidup layak, maka pemerintah harus melakukan tiga pendekatan dalam mengawal aktivitas masyarakat petani dan masyarakat petanipun bisa mengerti apa yang harus dilakukan.

"Ketiga pendekatan yang harus dilakukan pemerintah agar petani bisa mengerti yakni petani harus mendengar ucapan petugas (penyuluh, red). Kemudian, ppetani juga harus melihat apa yang diarahkan petugas lapangan serta petani harus melakukan atau mempraktekkan ilmu yang didapatinya dari petugas yang membimbingnya," pungkas Rasyid Umbi yang saat ini menjabat sebagai Ahli Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) pada Dinas Pertanian Sultra. (rin)

 

 

 

Nama	:
Email	:
komentar	: