Nasional
26 Februari 2011
PNS Siluman di SKPD Pemprov Jatim
Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo menjelaskan, PNS yang ditengarai sebagai PNS 'siluman' itu adalah PNS yang legal. "Mereka hanyalah dianggap PNS yang membengkak di beberapa dinas dan hanya perlu pemerataan saja dengan dinas yang 'kurus' (kekurangan PNS)," ujarnya, Jumat (26/2/2011).
Data analisis jabatan Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur menemukan adanya 700 PNS 'siluman' di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, dan 150 PNS 'siluman' di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Mereka dianggap kelebihan pegawai dan membebani APBD Jatim selama ini, karena tanpa tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang jelas.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim per Desember 2010, karyawan Dinas PU Bina Marga Jatim jumlah seluruhnya mencapai 2.255 pegawai, Dinas Pendidikan Jatim 805 pegawai dan terbesar adalah RSU dr Soetomo Surabaya berjumlah 3.088 pegawai. Data yang ada bisa berkurang karena ada pegawai yang pensiun.
"Mereka itu bukan PNS siluman atau liar. Tapi saat era otonomi daerah tahun 1999 dulu, ada peralihan status PNS dari pusat ke provinsi. Kondisi saat ini merupakan pengaruh dari sistem yang lalu," kata Rasiyo kepada wartawan di kantornya, Jumat (25/2/2011).
Dia mencontohkan, pada instansi Dinas Pendidikan Jatim. Dulu ada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Jatim. Setelah otoda, Kanwil Depdikbud Jatim ditiadakan dan pegawainya dilebur ke Dinas Pendidikan Jatim. Demikian pula dengan Kanwil Departemen Penerangan Jatim yang dilikuidasi dan pegawainya dipekerjakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di masing-masing daerah.
Hal itulah yang menyebabkan ada beberapa instansi tertentu yang kelebihan pegawai, sedangkan di lain pihak juga terdapat instansi yang kekurangan pegawai. Meski begitu, menggeser (mutasi) seorang PNS ke dinas lain tidak semudah memindahkan barang, harus sesuai keahlian dan kualifikasinya.
Rasiyo mengatakan untuk pemerataan pihaknya akan memutasi sejumlah PNS. "Tapi kami minta hasil pendataan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Biro Organisasi sebelum melakukan mutasi. Analisis jabatan dari mereka belum saya terima," ujarnya.
Jumlah PNS di Pemprov Jatim sampai saat ini mencapai 23.575 orang. Setiap tahun jumlah PNS yang pensiun sekitar 1.500 orang, sedangkan kuota PNS Pemprov setiap perekrutan hanya berkisar 395 orang seperti tahun 2010.
"Tahun ini kami akan kembali merekrut CPNS. Kemungkinan besar pada September 2011. Memang tidak seimbang antara pegawai yang direkrut dan pensiun. Ini karena kuota CPNS kewenangan pusat," tuturnya.
Sama dengan sistem perekrutan 2010, pada perekrutan tahun ini Pemprov Jatim akan menerapkan sistem komputerisasi dalam pendaftaran pelamar dan ujian. Sistem itu dinamakan computerized assesment test (CAT).
"Dengan menerapkan sistem ini, kami dapat meminimalisasi kecurangan. Bahkan, tahun lalu hasilnya lebih bagus karena kami mendapatkan orang-orang sesuai kompetensinya. Gubernur meminta agar menghindari orang bertemu dengan orang, yang baik orang ketemu sistem. Ini agar bisa transparan," pungkasnya.(Inilah.com)
Data analisis jabatan Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur menemukan adanya 700 PNS 'siluman' di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, dan 150 PNS 'siluman' di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Mereka dianggap kelebihan pegawai dan membebani APBD Jatim selama ini, karena tanpa tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang jelas.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim per Desember 2010, karyawan Dinas PU Bina Marga Jatim jumlah seluruhnya mencapai 2.255 pegawai, Dinas Pendidikan Jatim 805 pegawai dan terbesar adalah RSU dr Soetomo Surabaya berjumlah 3.088 pegawai. Data yang ada bisa berkurang karena ada pegawai yang pensiun.
"Mereka itu bukan PNS siluman atau liar. Tapi saat era otonomi daerah tahun 1999 dulu, ada peralihan status PNS dari pusat ke provinsi. Kondisi saat ini merupakan pengaruh dari sistem yang lalu," kata Rasiyo kepada wartawan di kantornya, Jumat (25/2/2011).
Dia mencontohkan, pada instansi Dinas Pendidikan Jatim. Dulu ada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Jatim. Setelah otoda, Kanwil Depdikbud Jatim ditiadakan dan pegawainya dilebur ke Dinas Pendidikan Jatim. Demikian pula dengan Kanwil Departemen Penerangan Jatim yang dilikuidasi dan pegawainya dipekerjakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di masing-masing daerah.
Hal itulah yang menyebabkan ada beberapa instansi tertentu yang kelebihan pegawai, sedangkan di lain pihak juga terdapat instansi yang kekurangan pegawai. Meski begitu, menggeser (mutasi) seorang PNS ke dinas lain tidak semudah memindahkan barang, harus sesuai keahlian dan kualifikasinya.
Rasiyo mengatakan untuk pemerataan pihaknya akan memutasi sejumlah PNS. "Tapi kami minta hasil pendataan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Biro Organisasi sebelum melakukan mutasi. Analisis jabatan dari mereka belum saya terima," ujarnya.
Jumlah PNS di Pemprov Jatim sampai saat ini mencapai 23.575 orang. Setiap tahun jumlah PNS yang pensiun sekitar 1.500 orang, sedangkan kuota PNS Pemprov setiap perekrutan hanya berkisar 395 orang seperti tahun 2010.
"Tahun ini kami akan kembali merekrut CPNS. Kemungkinan besar pada September 2011. Memang tidak seimbang antara pegawai yang direkrut dan pensiun. Ini karena kuota CPNS kewenangan pusat," tuturnya.
Sama dengan sistem perekrutan 2010, pada perekrutan tahun ini Pemprov Jatim akan menerapkan sistem komputerisasi dalam pendaftaran pelamar dan ujian. Sistem itu dinamakan computerized assesment test (CAT).
"Dengan menerapkan sistem ini, kami dapat meminimalisasi kecurangan. Bahkan, tahun lalu hasilnya lebih bagus karena kami mendapatkan orang-orang sesuai kompetensinya. Gubernur meminta agar menghindari orang bertemu dengan orang, yang baik orang ketemu sistem. Ini agar bisa transparan," pungkasnya.(Inilah.com)
Dibaca 7 kali
KOMENTAR BERITA
Nasional
