Salah seorang demonstran, Eko mengatakan amanah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 26 tentang tugas wakil walikota yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa di pandang sebelah mata, sehingga keberadaan wakil walikota juga harus ada dalam mendampingi walikota dalam menjalankan tugas.

"Selama kurang lebih 1 tahun belum juga ada kejelasan tentang siapakah yang akan
menggantikan almarhum Halaka. "Kami menilai kinerja pansus yang telah di bentuk sejak 7 bulan lalu mandul," tegasnya.

Di Kantor DPRD, para demonstran diterima anggota pansus Ishak Zuhur, H Sudin, Taufik dan La Rusu. Ishak Zuhur menjelaskan pada dasarnya pansus sudah melakukan presur yang dilakukan kepada pihak pemerintah terkait dengan kualisi enam partai yakni PBB, PPP, PNBK, PDIP, PPDI termasuk PKB dan menyepakati melakukan rapat tripartit antara pansus walikota dan partai koalisi. Namun yang menjadi kendala surat hasil kesepakatan tidak sampai ditangan Walikota Baubau. Ishak Zuhur dengan nada kesal mengatakan hanya beberapa anggota DPRD saya yang mau menyuarakan Pilwawali itu.(hrm)

 

 

 

Nama	:
Email	:
komentar	: