Politik & Pemerintahan / Pemerintahan
16 Nopember 2011
Diduga Kerugian Pemkot Baubau Rp 9 Miliar
Pansus Tanah DPRD Baubau Kembali Dalami Dokumen Pembelian Tanah
"Sesuai yang kami informasikan sebelumnya bahwa data yang kami minta dari pihak Pemkot telah diserahkan kepada kami. Tahap selanjutnya kami akan kaji dan kemungkinan kami akan mengundang badan pertanahan secara terpisah untuk menjelaskan hal tersebut karena selama ini pihak pertanahan tidak pernah hadir kalau diundang," ucap La Andy, Sabtu (11/11).
Untuk mendapatkan kejelasan soal pembelian tanah oleh Pemkot, pansus juga berencana akan memanggil mantan Sekot Baubau Sekda SAg. Karena pansus akan mendalami dokumen pembelian tanah yang dilakukan sejak tahun 2004-2011. Legislator asal PKS itu juga menyinggung soal permasalahan tanah di Bandara yang dinilainya masih dipolemikan masyarakat.
"Untuk masalah tanah di lahan bandara, saya tidak akan menkonfrontir dengan pihak Pemkot, karena mereka pasti punya data juga. lagian putusannya sudah inkra dari MA sejak tahun 1994," ujarnya.
Hanya saja dia meminta kepada pemerintah, kalau memang mengklaim hal itu milik pemerintah maka harus pihak pemkot harus berani menggugat masyarakat dengan memperlihatkan bukti-buktinya.
"Kan sampai sekarang pemerintah tidak bisa membuktikan kalau lahan yang dikuasai bandara diluar lahan badara sekarang. Mereka tidak mempunyai alas hak atas tanah yang dikuasi masyarakat lipu. Kalau ada kenapa mereka ragu-ragu menggugat masyarakat?," ucapnya.
Karena keragu-raguan pemerintah itulah, akibatnya ada proyek dari kementrian perhubungan untunk pengembangangan bandara tapi tidak bisa dicairkan, yaitu tahun 2010 ada anggaran Rp 2 miliar dan tahun 2011 ada anggaran Rp 4 miliar. Padahal kalau ini segera diperjelas pihak Pemkot, maka proyek itu bisa berjalan dan rakyat tidak dirugikan. (ardi)
Untuk mendapatkan kejelasan soal pembelian tanah oleh Pemkot, pansus juga berencana akan memanggil mantan Sekot Baubau Sekda SAg. Karena pansus akan mendalami dokumen pembelian tanah yang dilakukan sejak tahun 2004-2011. Legislator asal PKS itu juga menyinggung soal permasalahan tanah di Bandara yang dinilainya masih dipolemikan masyarakat.
"Untuk masalah tanah di lahan bandara, saya tidak akan menkonfrontir dengan pihak Pemkot, karena mereka pasti punya data juga. lagian putusannya sudah inkra dari MA sejak tahun 1994," ujarnya.
Hanya saja dia meminta kepada pemerintah, kalau memang mengklaim hal itu milik pemerintah maka harus pihak pemkot harus berani menggugat masyarakat dengan memperlihatkan bukti-buktinya.
"Kan sampai sekarang pemerintah tidak bisa membuktikan kalau lahan yang dikuasai bandara diluar lahan badara sekarang. Mereka tidak mempunyai alas hak atas tanah yang dikuasi masyarakat lipu. Kalau ada kenapa mereka ragu-ragu menggugat masyarakat?," ucapnya.
Karena keragu-raguan pemerintah itulah, akibatnya ada proyek dari kementrian perhubungan untunk pengembangangan bandara tapi tidak bisa dicairkan, yaitu tahun 2010 ada anggaran Rp 2 miliar dan tahun 2011 ada anggaran Rp 4 miliar. Padahal kalau ini segera diperjelas pihak Pemkot, maka proyek itu bisa berjalan dan rakyat tidak dirugikan. (ardi)
Dibaca 37 kali
KOMENTAR BERITA
Pemerintahan