"Saya masyarakat Kota Baubau juga mempunyai pandangan yang sama dengan saya. Mestinya Pemkot memprioritaskan jalan-jalan baru yang belum tersentuh aspal. Apalagi kalau yang dikerjakan sekarang status jalannya sudah pernah dihotmix terus sekarang ditempel lagi, maka itu pemborosan," ucapnya.

Dia membenarkan statemen Laode Ahmad Monianse yang mengatakan bahwa umur jalan yang dihotmix itu bisa mencapai 20 tahun. "Saya setuju kalau hal ini harus ditanyakan sama Pak Wali kenapa jalan yang masih layak dan pernah dihotmix sekarang dikerjakan ulang lagi. Ini harus jadi perhatian Pemkot agar jangan gegabah mengambil keputusan," tuturnya.

Selain itu, dia menyoroti pekerjaan jalan raya yang dilakukan pada malam hari. Dia menyarakankan agar pekerjaan jalan itu jalan dilakukan pada malam hari karena mengganggu istrahat masyakarat. Dia pun meminta kepada pihak kontraktor dan pemilik alat berat agar profesional melaksanakan pekerjaan.

Bebeda dengan rekannya di DPRD, H suddin SH berpendapat bahwa apa yang dilakukan pihak Pemkot saat ini untuk memperbaiki jalan sebab pekerjaan itu itu sudah terutang dalam dokumen lembaran negara. Seharusnya, kalau ada anggota DPRD yang tidak setuju dengan kerja pemerintah memuluskan jalan raya, maka harus menolak pada saat pembahasan rancangan APBD.

"Kalau hari ini mereka tidak kerjakan maka mereka juga akan salah. Karena memang ada dalam dokumern APBD. Termasuk perebaikan jalan di jalan Ahmad Yani anggaran tercata kurang lebih Rp 500 juta, begitu juga di jalan Monginsidi anggarannya Rp 1 miliar. Apabila pekerjaan itu tidak dilaksanakan maka akan jadi masalah juga dalam pertanggungjawaban Walikota diakhir tahun," terangnya.

Dia menilai, justru kelemahan pengawasan ada pada internal DPRD sendiri. Meskipun begitu dia juga menyoroti pemerintah yang selalu molor mengajukan dokumen R-APBD di DPRD untuk dibahas. "Tapi lemahnya pengawasan itu muncul karena pihak Pemkot selalu terlambat mengajukan dokumen R-APBD ke DPRD untuk dibahas. Padahal dokumen itu tebalnya luar biasa, tidak mungkin bisa dibaca dan dicermati oleh DPRD dalam waktu satu atau dua bulan. Kemungkinan termasuk usulan pekerjaan perbaikan jalan itu kemungkinan terlewatkan," terangnya.

Dia pun menyarankan agar pengawasan DPRD bisa optimal maka dokumen APBD itu harus diserahkan mulai bulan Juli, sehingga tidak adalagi pihak-pihak yang menyoroti apa yang sudah tertuang dalam lembaran negara itu. (ardi)

 

 

 

Nama	:
Email	:
komentar	: