Politik & Pemerintahan / Pemerintahan
28 Juni 2011
Belum Ada Perintah Mendagri untuk Berkantor di Buranga
BUTUR, BP - Kembali ke ibukota Kabupaten Buton Utara sesuai amanah UU No 14/2007 di Buranga menjadi perbincangan akhir-akhir ini, namun juga menjadi tanda tanya. Benarkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah memerintahkan Bupati Buton Utara untuk segera berkator di Buranga ?
Kabag Hukum Setda Butur, Alimin yang dihubungi media ini, Sabtu (25/6) mengatakan, sepengetahuannya sampai saat ini surat penegasan Mendagri untuk segera berkator di Buranga belum ada. Yang ada baru sebatas hasil pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan pihak Pemerintah Daerah yag mengharapkan untuk segera memfungsikan Buranga. Namun, mengfungsikan Buranga belum bisa diartikan segera berkantor di Buranga.
“Setau saya belum ada, tidak tau kalau sudah ada surat perintah itu yang tanpa sepengetahuan saya,” kata Kabag Hukum, Alimin saat dikonfirmasi beberapa hari lalu.
Menurut dia, sikap pemerintah daerah yang mengerahkan sebagian besar PNS untuk segera ke Buranga beberapa hari lalu untuk melakukan pembersihan perkantoran yang ada di Buranga merupakan inisiatif Pemda, bukan perintah Mendagri. “Cuma bersih-bersih. Itu hanya inisiatif Pemda untuk memfungsikan Buranga,” ujarnya.
Alimin mengaku, sebenarnya memfungsikan Buranga tidak mesti berkantor. Yang terpenting adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. Lagi pula, aktifitas pemerintahan yang dilakukan Pemda Butur di Kulisusu selama ini tidak menyalahi ketentuan.” Perkantoran di Kulisusu itu tidak salah. Yang terpenting adalah kita memberikan pelayanan pada masyarakat,” jawabnya.
Sebelumnya, Bupati Butur, Ridwan Zakariah mengatakan, pengeraha sebagian besar PNS ke Buranga beberapa hari lalu hanya untuk melakukan bersih-bersih. Namun, sikap Pemda itu bukan untuk pindah kantor ke Buranga. Pemindahan itu, lanjut Ridwan Zakariah, bisa saja dilakukan jika seluruh perkantoran yang ada di Buranga sudah selesai dibenahi.(m2)
“Setau saya belum ada, tidak tau kalau sudah ada surat perintah itu yang tanpa sepengetahuan saya,” kata Kabag Hukum, Alimin saat dikonfirmasi beberapa hari lalu.
Menurut dia, sikap pemerintah daerah yang mengerahkan sebagian besar PNS untuk segera ke Buranga beberapa hari lalu untuk melakukan pembersihan perkantoran yang ada di Buranga merupakan inisiatif Pemda, bukan perintah Mendagri. “Cuma bersih-bersih. Itu hanya inisiatif Pemda untuk memfungsikan Buranga,” ujarnya.
Alimin mengaku, sebenarnya memfungsikan Buranga tidak mesti berkantor. Yang terpenting adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. Lagi pula, aktifitas pemerintahan yang dilakukan Pemda Butur di Kulisusu selama ini tidak menyalahi ketentuan.” Perkantoran di Kulisusu itu tidak salah. Yang terpenting adalah kita memberikan pelayanan pada masyarakat,” jawabnya.
Sebelumnya, Bupati Butur, Ridwan Zakariah mengatakan, pengeraha sebagian besar PNS ke Buranga beberapa hari lalu hanya untuk melakukan bersih-bersih. Namun, sikap Pemda itu bukan untuk pindah kantor ke Buranga. Pemindahan itu, lanjut Ridwan Zakariah, bisa saja dilakukan jika seluruh perkantoran yang ada di Buranga sudah selesai dibenahi.(m2)
Dibaca 45 kali
KOMENTAR BERITA
Pemerintahan