Ekobis
07 Mei 2013
Riset, TPI Wameo Miliki Banyak Kekurangan
Peliput : Yuhandri Hardiman BAUBAU, BP - Riset yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Jakarta di beberapa TPI di Indonesia, disimpulkan kalau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo memiliki beberapa kelemahan. Bekerjasama dengan Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP) Buton, kedua lembaga ini menyelenggarakan Loka Karya Pola Pengelolaan TPI/PPI yang baik di salah satu hotel di Betoambari, Kota Baubau, Rabu (01/4).
Kegiatan loka karya ini kata pelaksana kegiatan, Muhamad Fattahudin,
adalah untuk mengumpulkan data base serta mempromosikan model yang baik tentang pengelolaan TPI. Tentang bagaimana arah kebijakan pemerintah sehingga dapat bermanfaat bagi nelayan.
Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri yakni Dedi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Baubau yang berbicara mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan TPI. Sedangkan pemateri kedua Kepala TPI Wameo, Abdul Sadir, membawakan materi Tujuan dan manfaat serta fungsi TPI bagi para nelayan. Peserta kegiatan ini terdiri dari
beberapa kelompok nelayan dari Lowulowu, Pulau Makasar, Sulaa, Wameo, Bonebone, Tarafu, serta melibatkan beberapa aktivis LSM.
Ketua Dewan Presidium Kiara Jakarta, Muh. Arman Manila, diwawancarai terpisah, menjelaskan pihaknya melakukan riset di berbagai TPI di Indonesia. Di antaranya TPI Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Meulaboh, TPI Wameo Kota Baubau, TPI Konawe, TPI Semarang, TPI Kendal, dan TPI Demak.
Dari hasil perbandingan, kesimpulannya TPI Wameo memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya arealnya sangat sempit yakni hanya kurang lebih 1 hektar saja. Padahal standar TPI yakni 4 hektar. Masalah kedua berupa status sertifikat lahan TPI Wameo yang tidak jelas.
"Kalau jelas, pihak DKP bisa memagar areal TPI agar orang tidak keluar masuk tanpa kontrol," jelas pria berambut putih ini.
Kolam pelabuhan TPI Wameo juga sangat sempit sehingga kapal ikan yang melakukan pembongkaran sangat terbatas. Sehingga dengan demikian, untuk pembongkaran membutuhkan waktu yang lebih, sementara ikan mudah rusak dan mengalami penurunan kualitas. "Harganya akan turun drastis," katanya lagi.
Menurut dia, harus ada UPTD yang memiliki otoritas di bawah DKP, sehingga bisa melakukan kegiatan dengan baik dan jelas. Ketika ditanya pelabuhan pelelangan ikan yang hancur kenapa tidak dimasukan dalam kelemahan? Arman menjawab hal itu ada dalam otoritas. Sebab jika ada otoritas, maka yang melakukan perencanaan, maintenance (perawatan) bisa jelas untuk diusulkan ke DKP.
Dia juga mengatakan TPI Wameo sudah sangat sempit, sehingga butuh kawasan yang lebih memadai untuk dikembangkan. TPI Wameo hanya cukup untuk gudang pendinginan saja (cool storage). Sebab standar untuk kawasan TPI adalah 4 hektar.
Mantan Anggota DPRD Kota Baubau ini pun merekomendasikan kepada pemerntah untuk membuat regulasi dalam rangka pemberian otoritas kepada UPTD yang berada di bawah DKP, perencanaan pembangunan ABF (semacam kulkas pendingin, red) dan gudang agar di musim surplus, ikan bisa tertampung.
"Contoh dua tahun lalu cool storage tidak cukup menampung hasil tangkapan nelayan sehingga ada 100 ton ikan rusak. Dan satu tahun lalu ada 60 ton ikan rusak. Ini kerugian yang besar," timpalnya.
Meski demikian, TPI Wameo masih dianggap sebagai salah satu TPI di Indonesia yang baik dalam pola pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan pemerintah pusat pada tahun 2012 sebaai salah satu TPI terbaik, mendapatkan penghargaan sebagai juara II nasional.(YUHANDRI HARDIMAN)
adalah untuk mengumpulkan data base serta mempromosikan model yang baik tentang pengelolaan TPI. Tentang bagaimana arah kebijakan pemerintah sehingga dapat bermanfaat bagi nelayan.
Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri yakni Dedi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Baubau yang berbicara mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan TPI. Sedangkan pemateri kedua Kepala TPI Wameo, Abdul Sadir, membawakan materi Tujuan dan manfaat serta fungsi TPI bagi para nelayan. Peserta kegiatan ini terdiri dari
beberapa kelompok nelayan dari Lowulowu, Pulau Makasar, Sulaa, Wameo, Bonebone, Tarafu, serta melibatkan beberapa aktivis LSM.
Ketua Dewan Presidium Kiara Jakarta, Muh. Arman Manila, diwawancarai terpisah, menjelaskan pihaknya melakukan riset di berbagai TPI di Indonesia. Di antaranya TPI Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Meulaboh, TPI Wameo Kota Baubau, TPI Konawe, TPI Semarang, TPI Kendal, dan TPI Demak.
Dari hasil perbandingan, kesimpulannya TPI Wameo memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya arealnya sangat sempit yakni hanya kurang lebih 1 hektar saja. Padahal standar TPI yakni 4 hektar. Masalah kedua berupa status sertifikat lahan TPI Wameo yang tidak jelas.
"Kalau jelas, pihak DKP bisa memagar areal TPI agar orang tidak keluar masuk tanpa kontrol," jelas pria berambut putih ini.
Kolam pelabuhan TPI Wameo juga sangat sempit sehingga kapal ikan yang melakukan pembongkaran sangat terbatas. Sehingga dengan demikian, untuk pembongkaran membutuhkan waktu yang lebih, sementara ikan mudah rusak dan mengalami penurunan kualitas. "Harganya akan turun drastis," katanya lagi.
Menurut dia, harus ada UPTD yang memiliki otoritas di bawah DKP, sehingga bisa melakukan kegiatan dengan baik dan jelas. Ketika ditanya pelabuhan pelelangan ikan yang hancur kenapa tidak dimasukan dalam kelemahan? Arman menjawab hal itu ada dalam otoritas. Sebab jika ada otoritas, maka yang melakukan perencanaan, maintenance (perawatan) bisa jelas untuk diusulkan ke DKP.
Dia juga mengatakan TPI Wameo sudah sangat sempit, sehingga butuh kawasan yang lebih memadai untuk dikembangkan. TPI Wameo hanya cukup untuk gudang pendinginan saja (cool storage). Sebab standar untuk kawasan TPI adalah 4 hektar.
Mantan Anggota DPRD Kota Baubau ini pun merekomendasikan kepada pemerntah untuk membuat regulasi dalam rangka pemberian otoritas kepada UPTD yang berada di bawah DKP, perencanaan pembangunan ABF (semacam kulkas pendingin, red) dan gudang agar di musim surplus, ikan bisa tertampung.
"Contoh dua tahun lalu cool storage tidak cukup menampung hasil tangkapan nelayan sehingga ada 100 ton ikan rusak. Dan satu tahun lalu ada 60 ton ikan rusak. Ini kerugian yang besar," timpalnya.
Meski demikian, TPI Wameo masih dianggap sebagai salah satu TPI di Indonesia yang baik dalam pola pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan pemerintah pusat pada tahun 2012 sebaai salah satu TPI terbaik, mendapatkan penghargaan sebagai juara II nasional.(YUHANDRI HARDIMAN)
Dibaca 96 kali
KOMENTAR BERITA
Ekobis
