Politik & Pemerintahan / Politik
11 April 2014
10 Parpol Minta Saksi TPS Perketat Pengawasan Pemilu
BAUBAU, BP - Sepuluh partai politik yang tergabung dalam Forum Silaturahim Partai Politik Kota Baubau, non PKS dan PAN, meminta masyarakat dan khususnya saksi di 285 TPS se-Kota Baubau, untuk memperketat pengawasan proses berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Legislatif (Caleg) pada tanggal 9 April mendatang.
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir berbagai tindakan kecurangan, baik di internal partai politik, pihak penyelenggara, atau pihak-pihak terkait lainnya. Demikian diungkapkan juru bicara Forum Silaturahim Partai Politik Kota Baubau, Drs M Jufri, melalui kiriman emailnya ke Redaksi Baubau Post, Minggu (6/4).
Dikatakannya, dalam beberapa kali pertemuan, Forum Silaturahim Parpol Kota Baubau menyepakati untuk membangun komunikasi bersama ditingkat saksi agar mengawasi proses pencoblosan di 285 TPS se-Kota Baubau. Hal ini ditegaskan oleh semua anggota Forum Silaturahim Parpol Kota Baubau kepada para saksi mereka saat pembekalan tertutup.
"Apapun ketimpangan yang didapatkan dalam proses pencoblosan dan perhitungan suara di TPS, maka para saksi 10 parpol diwajibkan untuk saling mendukung dan kompak menyuarakan protes kepada petugas dimasing-masing TPS mereka," ucap Jufri.
Ia mengatakan, forum parpol juga menghimbau kepada KPPS untuk memusnahkan sisa Formulir C- 6 berupa surat pemberitahuan tempat pemungutan suara (biasa disebut surat panggilan), apabila orang yang dimaksud tidak ada orangnya.
"Jangan digunakan untuk orang lain yang tidak berhak sebab itu akan berkonsekuensi pidana," tegasnya.
Selain itu kata Jufri, bagi PNS yang ingin memberikan suara pada caleg pilihanya, agar jangan takut pada ancaman dari pihak manapun, sebab Forum Parpol akan memback up dan melaporkan pihak-pihak yang melakukan penekanan dan ancaman tersebut ke pemerintah pusat.
Ia juga mengharapkan peran aktif pihak Kepolisian untuk mensterilkan kawasan TPS terutama dibelakang bilik suara agar tidak ditempati orang-orang yang berkerumun, sebab dikhawatirkan bisa jadikan sarana untuk menekan pemilih mencoblos partai tertentu.
Jufri menghimbau kepada segenap pihak, terutama KPPS dan RT/RW untuk benar-benar netral, sebab apapun bentuk kecurangan yang ditemukan akan menambah data Forum Parpol untuk melakukan gugatan hasil pemilu di Kota Baubau.
(Peliput : La Harman Momi - Editor: Jamil)
Dikatakannya, dalam beberapa kali pertemuan, Forum Silaturahim Parpol Kota Baubau menyepakati untuk membangun komunikasi bersama ditingkat saksi agar mengawasi proses pencoblosan di 285 TPS se-Kota Baubau. Hal ini ditegaskan oleh semua anggota Forum Silaturahim Parpol Kota Baubau kepada para saksi mereka saat pembekalan tertutup.
"Apapun ketimpangan yang didapatkan dalam proses pencoblosan dan perhitungan suara di TPS, maka para saksi 10 parpol diwajibkan untuk saling mendukung dan kompak menyuarakan protes kepada petugas dimasing-masing TPS mereka," ucap Jufri.
Ia mengatakan, forum parpol juga menghimbau kepada KPPS untuk memusnahkan sisa Formulir C- 6 berupa surat pemberitahuan tempat pemungutan suara (biasa disebut surat panggilan), apabila orang yang dimaksud tidak ada orangnya.
"Jangan digunakan untuk orang lain yang tidak berhak sebab itu akan berkonsekuensi pidana," tegasnya.
Selain itu kata Jufri, bagi PNS yang ingin memberikan suara pada caleg pilihanya, agar jangan takut pada ancaman dari pihak manapun, sebab Forum Parpol akan memback up dan melaporkan pihak-pihak yang melakukan penekanan dan ancaman tersebut ke pemerintah pusat.
Ia juga mengharapkan peran aktif pihak Kepolisian untuk mensterilkan kawasan TPS terutama dibelakang bilik suara agar tidak ditempati orang-orang yang berkerumun, sebab dikhawatirkan bisa jadikan sarana untuk menekan pemilih mencoblos partai tertentu.
Jufri menghimbau kepada segenap pihak, terutama KPPS dan RT/RW untuk benar-benar netral, sebab apapun bentuk kecurangan yang ditemukan akan menambah data Forum Parpol untuk melakukan gugatan hasil pemilu di Kota Baubau.
(Peliput : La Harman Momi - Editor: Jamil)
Dibaca 41 kali
KOMENTAR BERITA
Politik
