Politik & Pemerintahan / Politik
01 Agustus 2011
La Biru: Hentikan Tahapan Pilkada Harus Punya Dasar Hukum
Ketua KPUD Kabupaten Buton, La Biru, mengatakan selama ini pihaknya telah merencanakan untuk pindah ke Pasarwajo, namun karena fasilitas pendukung belum ada, maka segala aktivitas masih dilakukan di Kota Baubau. Namun kata La Biru, agenda-agenda resmi terkait Pilkada Kabupaten Buton senantiasa tetap dilaksanakan di Pasarwajo termasuk debat kandidat yang rencananya akan digelar Sabtu (30/7) mendatang.
Terkait tuntutan massa yang meminta untuk menghentikan tahapan pilkada La Biru mengatakan tahapan pemilu No 9 bahwa tahapan dan jadwal setelah ditentukan dan dilaksanakan tepat waktu berarti merupakan perintah Uundang-undang. Undang-undang No 22 tahun 2007 mengamanatkan yang memprogramkan, merencanakan, dan melaksanakan adalah KPUD Kabupaten/Kota dalam hal pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten/Kota.
"Jadi kewenangan penuh adalah Kabupaten/Kota, dan tidak terlepas dari maksud tersebut dan berkehendak lain. Bagi siapapun pemangku kepentingan kiranya dapat memahami bahwa setiap pleno penetapan KPUD adalah bersifat final dan mengikat serta tidak akan pernah merubahnya kecuali ada kepastian hukum yang lain," terang La Biru ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (27/7).
Sementara itu untuk untuk anggota KPUD Kabupaten Buton yang telah diduga menerima suap, sepanjang ada bukti pihaknya tetap akan membuka diri untuk segera membuktikan di pengadilan serta pihak yang telah dirugikan disilahkan untuk menempuh jalur hukum.
"Yang pasti nanti akan dipertemukan semuanya. Jangan hanya keterangan sepihak," tutup La Biru.(m1)
Terkait tuntutan massa yang meminta untuk menghentikan tahapan pilkada La Biru mengatakan tahapan pemilu No 9 bahwa tahapan dan jadwal setelah ditentukan dan dilaksanakan tepat waktu berarti merupakan perintah Uundang-undang. Undang-undang No 22 tahun 2007 mengamanatkan yang memprogramkan, merencanakan, dan melaksanakan adalah KPUD Kabupaten/Kota dalam hal pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten/Kota.
"Jadi kewenangan penuh adalah Kabupaten/Kota, dan tidak terlepas dari maksud tersebut dan berkehendak lain. Bagi siapapun pemangku kepentingan kiranya dapat memahami bahwa setiap pleno penetapan KPUD adalah bersifat final dan mengikat serta tidak akan pernah merubahnya kecuali ada kepastian hukum yang lain," terang La Biru ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (27/7).
Sementara itu untuk untuk anggota KPUD Kabupaten Buton yang telah diduga menerima suap, sepanjang ada bukti pihaknya tetap akan membuka diri untuk segera membuktikan di pengadilan serta pihak yang telah dirugikan disilahkan untuk menempuh jalur hukum.
"Yang pasti nanti akan dipertemukan semuanya. Jangan hanya keterangan sepihak," tutup La Biru.(m1)
Dibaca 253 kali
KOMENTAR BERITA
14:08/04-08-11
Amir
Jangan heran, di KPU itu gak ada yang netral. Di sana pemain semuanya
23:08/04-08-11
shadow
KPU abu2 tidak jelas
03:08/05-08-11
nurdin
kalo fasilitas di pasar wajo tidak ada ... jadi selama 10 tahun pemerintahan kan. buton dimasa lalu ngapain aja ya ... ! ironis .. !
22:08/08-08-11
topmacil
Maju trus pak pantang mundur sudah begitu Pilkada yang kalah saling Pojokan yg menang.....jd manusia tdk ada puasnya jadi pesan saya pak maju trus pantang mundur buktikan saja di MAHKAMA AGUNG kalau semua penu manipulasi atau kecurangan
21:08/19-08-11
Abc123
Abc123
Politik
