Politik & Pemerintahan / Politik
09 Juli 2011
Tak Ada Rekomendasi Galang Dana Pemekaran Muna
RAHA, BP - Ketua Panitia Pemekaran Muna Barat, Nurdin Olo, menepis isu soal maraknya sumbangan yang mengatasnamakan panitia pemekaran. Pasalnya, sampai hari ini panitia Muna Barat dan Kota Raha belum mengeluarkan rekomendasi meminta sumbangan kepada pihak ketiga.
Nurdin Olo, mengaku belum pernah mengeluarkan instruksi untuk meminta sumbangan. "Kita masih fokus untuk persiapan kedatangan tim Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakostranal), "tuturnya.
Dirinya juga sempat ditanya oleh Bupati Muna dr LM Baharuddin soal permintaan sumbangan. "Saya katakan, kalau ada kegiatan permintaan sumbangan, pasti akan dilaporkan ke Pemda. Karena permintaan bantuan dana dari pihak ketiga harus lewat restu dari Pemda. Sampai saat ini, belum ada rekemendasi untuk kegiatan meminta sumbangan," tegasnya.
Bagaimana kalau ada forum lain yang juga bekerja untuk pemekaran. Kata Dia, bila ada yang membentuk forum sendiri silahkan saja. Namun perlu diketahui, panitia itu harus terstruktur dan diketahui oleh Pemda dan Pemprov. Pertanyaanya, apakah forum tersebut mendapat legitimasi dari daerah. "Panitia itu terstruktur dan mendapat legalitas dari pemerintah," tukasnya.
Dalam waktu dekat ini, lanjut mantan Direktur Perusahaan Daerah Soliwunto itu, Ia bersama dengan Bupati Muna akan menghadap ke Gubernur Sultra, menghantarkan surat terkait kedatangan tim Bakostranal. Dimana biaya kedatangan tim Bakostranal, akan menjadi tanggung jawab Pemda dan Pemprov Sultra. "Kita mau menghadap Gubernur, sekaligus mau mengkonsultasikan kedatangan tim Bakostranal," ungkapnya.
Sementara itu, La Ode Andi Muna, Sekertaris Percepatan pemekaran memberi apresiasi bagi teman-teman yang berjuang untuk pemekaran dan mengatasnamakan forum lain serta sudah terlanjur melakukan kegiatan penggalangan dana. Ia menghimbau agar segera di koordinasikan dengan panitia pemekaran. "Kekhawatiran kami, jangan sampai ada pihak ketiga diluar dari forum yang sudah berjalan, berkeliling juga menggalang dana, "khawatirnya. Sepengetahuan dirinya, tidak ada panitia diluar dari panitia yang telah terbentuk. "Bicara pemekaran itu, bicara administrasi. Jadi tidak ada panitia, diluar dari panitia yang sudah bekerja selama ini, "pungkasnya.(p7)
Nurdin Olo, mengaku belum pernah mengeluarkan instruksi untuk meminta sumbangan. "Kita masih fokus untuk persiapan kedatangan tim Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakostranal), "tuturnya.
Dirinya juga sempat ditanya oleh Bupati Muna dr LM Baharuddin soal permintaan sumbangan. "Saya katakan, kalau ada kegiatan permintaan sumbangan, pasti akan dilaporkan ke Pemda. Karena permintaan bantuan dana dari pihak ketiga harus lewat restu dari Pemda. Sampai saat ini, belum ada rekemendasi untuk kegiatan meminta sumbangan," tegasnya.
Bagaimana kalau ada forum lain yang juga bekerja untuk pemekaran. Kata Dia, bila ada yang membentuk forum sendiri silahkan saja. Namun perlu diketahui, panitia itu harus terstruktur dan diketahui oleh Pemda dan Pemprov. Pertanyaanya, apakah forum tersebut mendapat legitimasi dari daerah. "Panitia itu terstruktur dan mendapat legalitas dari pemerintah," tukasnya.
Dalam waktu dekat ini, lanjut mantan Direktur Perusahaan Daerah Soliwunto itu, Ia bersama dengan Bupati Muna akan menghadap ke Gubernur Sultra, menghantarkan surat terkait kedatangan tim Bakostranal. Dimana biaya kedatangan tim Bakostranal, akan menjadi tanggung jawab Pemda dan Pemprov Sultra. "Kita mau menghadap Gubernur, sekaligus mau mengkonsultasikan kedatangan tim Bakostranal," ungkapnya.
Sementara itu, La Ode Andi Muna, Sekertaris Percepatan pemekaran memberi apresiasi bagi teman-teman yang berjuang untuk pemekaran dan mengatasnamakan forum lain serta sudah terlanjur melakukan kegiatan penggalangan dana. Ia menghimbau agar segera di koordinasikan dengan panitia pemekaran. "Kekhawatiran kami, jangan sampai ada pihak ketiga diluar dari forum yang sudah berjalan, berkeliling juga menggalang dana, "khawatirnya. Sepengetahuan dirinya, tidak ada panitia diluar dari panitia yang telah terbentuk. "Bicara pemekaran itu, bicara administrasi. Jadi tidak ada panitia, diluar dari panitia yang sudah bekerja selama ini, "pungkasnya.(p7)
Dibaca 69 kali
KOMENTAR BERITA
Politik