Politik & Pemerintahan / Politik
30 Juni 2011
Pasca Pemilu Kada, Ada 186 Pengaduan Masyarakat ke DPRD
Terkait Kebijakan Pemkab Wakatobi yang Dinilai Tidak “Adil”
WAKATOBI, Baubaupos.com – Pasca perhelatan akbar pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Kabupaten Wakatobi akhir Maret 2011 lalu, Muncul berbagai macam permasalahan, akibat keputusan dan kebijakan Pemkab Wakatobi kepada masyarakat yang dinilai tidak adil, perlakuan tidak adil tersebut sangat dirasakan masyarakat yang tidak mendukung salah satu figure calon Kepala Daerah pada Pemilu Kada beberapa bulan lalu itu.
Akibat dari kebijakan Pemkab Wakatobi yang dinilai tidak adil dan merugikan sebagian masyarakat itu, maka kantor DPRD Wakatobi menjadi sasaran masyarakat yang merasa termarginalkan dengan kebijakan untuk meminta perlindungan serta tempat mengadu nasib masa depan untuk keluarga dan anak-anaknya khususnya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi.
Menurut Ketua DPRD Wakatobi, Daryono Moane, pengaduan masyarakat didominasi pengaduan terkait kebijakan Pemkab Wakatobi yang dinilai tidak adil, “Pasca Pemilu Kada hingga hari ini (23/6), sudah ada sekitar 186 pengaduan masyarakat langsung ke DPRD. Pengaduan masyarakat tersebut mulai dari tenaga magang yang tidak diperpanjang lagi SK Bupati, hingga pembagian bantuan seperti kelambu dari Dinas Kesehatan dan pembagian beras dari Dinas Sosial serta yang lain-lainya yang masih harus butuh kajian dan pendalaman oleh anggota DPRD sebelum ditindak lanjutinya, ” terang Daryono
Daryono juga mengungkapkan salah satu tindakan yang dinilai tidak adil tersebut seperti yang terjadi di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, " berdasarkan pengakuan Lurah Mandati Dua, La Ode Malihudi SP, saat BKDD dihearing DPRD terkait penerbitan SK honorer beberapa hari lalu, tiga orang tenaga magang yang mengabdikan diri dan ada yang sejak tahun 2003, 2004 dan 2006 silam, tidak mendapatkan perpanjangn SK Bupati, padahal tiga orang tenaga honorer tersebut loyal, aktif dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SK Bupati perpanjangan. Namun karena Camat Wangiwangi Selatan, Nur Saleh S.Pd,MM.Pub, lebih mementingkan kerabat dan simpatisan salah seorang figure calon Bupati pada Pemilu Kada beberapa bulan lalu, maka ketiga orang tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun membantu kinerja pemerintah dikorbankan,” Ungkapnya
Lanjut Daryono, terkait dengan semua itu, maka pemkab Wakatobi seharusnya lebih selektif dalam mengambil keputusan dan memberikan kebijakan yang adil kepada masyarakat, agar masyarakat tidak merasa dirugikan. “Masyarakat Wakatobi semua sama. Semua harus diperlakukan tanpa ada pengecualian. Jika ada perbedaan dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat, maka masyarakat janga disalahkan jika menuntut karena mereka (masyarakat, red) warga Wakatobi juga,” pungkas Daryono.
Sementara itu Ketua komisi C DPRD Wakatobi, Subardin Bau S.Pd,M.Si mengatakan, terkait kebijakan pemkab yang tidak adil terhadap masyarakat wakatobi tersebut, akan mempengaruhi kinerja DPRD dan pemkab.
“Bagaimana DPRD konsentrasi dengan urusan daerah dan masyarakat kalau setiap saat ada masyarakatyang datang di gedung DPRD meminta keadilan terkait kebijakan pemkab yag tidak merata. Semua masyarakat wakatobi pantas mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian,” tegas pria yang sudah dua periode mengemban amanh rakyat wakatobi tersebut. (rin)
Editor : Andhy Kadir
Menurut Ketua DPRD Wakatobi, Daryono Moane, pengaduan masyarakat didominasi pengaduan terkait kebijakan Pemkab Wakatobi yang dinilai tidak adil, “Pasca Pemilu Kada hingga hari ini (23/6), sudah ada sekitar 186 pengaduan masyarakat langsung ke DPRD. Pengaduan masyarakat tersebut mulai dari tenaga magang yang tidak diperpanjang lagi SK Bupati, hingga pembagian bantuan seperti kelambu dari Dinas Kesehatan dan pembagian beras dari Dinas Sosial serta yang lain-lainya yang masih harus butuh kajian dan pendalaman oleh anggota DPRD sebelum ditindak lanjutinya, ” terang Daryono
Daryono juga mengungkapkan salah satu tindakan yang dinilai tidak adil tersebut seperti yang terjadi di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, " berdasarkan pengakuan Lurah Mandati Dua, La Ode Malihudi SP, saat BKDD dihearing DPRD terkait penerbitan SK honorer beberapa hari lalu, tiga orang tenaga magang yang mengabdikan diri dan ada yang sejak tahun 2003, 2004 dan 2006 silam, tidak mendapatkan perpanjangn SK Bupati, padahal tiga orang tenaga honorer tersebut loyal, aktif dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SK Bupati perpanjangan. Namun karena Camat Wangiwangi Selatan, Nur Saleh S.Pd,MM.Pub, lebih mementingkan kerabat dan simpatisan salah seorang figure calon Bupati pada Pemilu Kada beberapa bulan lalu, maka ketiga orang tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun membantu kinerja pemerintah dikorbankan,” Ungkapnya
Lanjut Daryono, terkait dengan semua itu, maka pemkab Wakatobi seharusnya lebih selektif dalam mengambil keputusan dan memberikan kebijakan yang adil kepada masyarakat, agar masyarakat tidak merasa dirugikan. “Masyarakat Wakatobi semua sama. Semua harus diperlakukan tanpa ada pengecualian. Jika ada perbedaan dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat, maka masyarakat janga disalahkan jika menuntut karena mereka (masyarakat, red) warga Wakatobi juga,” pungkas Daryono.
Sementara itu Ketua komisi C DPRD Wakatobi, Subardin Bau S.Pd,M.Si mengatakan, terkait kebijakan pemkab yang tidak adil terhadap masyarakat wakatobi tersebut, akan mempengaruhi kinerja DPRD dan pemkab.
“Bagaimana DPRD konsentrasi dengan urusan daerah dan masyarakat kalau setiap saat ada masyarakatyang datang di gedung DPRD meminta keadilan terkait kebijakan pemkab yag tidak merata. Semua masyarakat wakatobi pantas mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian,” tegas pria yang sudah dua periode mengemban amanh rakyat wakatobi tersebut. (rin)
Editor : Andhy Kadir
Dibaca 43 kali
KOMENTAR BERITA
Politik