Opini
11 April 2013
Jika PT.BIS Merusak Lingkungan
PT.BIS saat ini sedang diuji oleh publik dengan penolakan, dilarang beroperasi, dan diminta untuk mencabut diri dari Bumi Semerbak. Jika benar PT.BIS mengancam ekosistem lingkungan, mengancam sumber mata air masyarakat Baubau, berarti sama dengan sedang merampas kesejahteraan masyarakat publik yang menggantungkan hidup di kawasan pertanian Bungi Sorawolio, dan masyarakat Kota Baubau secara umum.
Jika benar tudingan masyarakat dan Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), lalu apa yang telah diperbuat oleh DPRD Kota Baubau sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat dan tugasnya memperjuangkan aspirasi publik? Belum pernah ada. Ini sebuah pengalaman, di Pilcaleg mendatang jangan pilih anggota DPRD yang tidak peka dengan rakyat.
Jika aktivitas PT.BIS berindikasi merugikan publik dengan tujuan hanya untuk menguras dan mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kekayaan perut Bumi Semerbak (Kota Baubau), maka PT.Bumi Inti Sulawesi (PT.BIS) layak untuk dipertimbangkan izin usahanya (dicabut atau dilarang beroperasi).
Semoga gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan gerakan aktivis tidak bertendensi politik dan kepentingan untuk mengambil keuntungan sesaat dengan cara menekan dan mengintimidasi perusahaan melalui gerakan. Baubau Pos masih akan mengikuti sepak terjang sekelompok masyarakat dan gerakan aktivis sejauh mana konsistensinya dan sejauh mana gerakan itu didedikasikan untuk semata-mata pengabdian kepada masyarakat publik. Ataukah hanya gerakan sesaat memunculkan taring lalu menghilang beberapa bulan lalu muncul kembali dan berorasi.
Yang jelas pro rakyat berarti pro kebenaran. Sebab suara publik (suara rakyat) adalah representasi dari suara tuhan yang berujung pada kebenaran. Jika rakyat secara umum menghendaki penolakan terhadap semua jenis perusahaan yang hendak mengeksploitasi kandungan nikel di perut bumi Kota Baubau, maka jangan dipaksakan kehendak.
Penolakan masyarakat perlu diperhatikan, sebab rakyatlah yang akan merasakan dampak buruknya. Sedangkan keberhasilannya hanya akan dirasakan oleh PT.BIS.
Statemen Anggota DPRD Provinsi, Nursalam Lada di media Sinar Harapan 28 Juni 2012, mengatakan aktivitas perusahaan tambang yang tidak memiliki dokumen amdal saat ini telah mengancam kerusakan lingkungan di beberapa kawasan tambang. Bahkan masyarakat yang bermukim di sekitar area pertambangan sudah banyak yang terkena dampak dari aktivitas penambangan nikel itu.
Nursalam mencontohkan beberapa laporan dari Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, dan Konawe Utara. Bahwa area pertanian maupun budi daya rumput laut mereka sudah tercemar limbah berupa lumpur tanah yang meluber dari aktivitas penambangan nikel.
Kawasan pertambangan yang dicontohkan Nursalam, persis sama dengan kawasan yang akan dieksploitasi oleh PT.BIS, yakni Bungi Sorawolio yang mealui Perda Kota Baubau Nomor 2/2004 ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan hortikultura. Dalam kondisi ini, ada sebuah benturan (tabrak aturan).
Itu di daratan, sedangkan di wilayah pesisir Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea, selama ini dimanfaatkan sebagai kawasan membudidayakan rumput laut yang bisa memberi nafkah berjuta-juta kepada setiap kepala rumah tangga per bulannya. Jika benar AMDAL nya bermasalah seperti yang ditudingkan GPK, maka berarti siap-siap masyarakat Buso merasakan dampak buruk yang langsung menyerang pada sendi-sendi mata pencaharian.
Untuk menjawab keraguan para elemen masyarakat ini, maka perlu transpransi dan keterbukaan dari PT.BIS, pemerintah dan DPRD Baubau untuk menguatkan bahwa PT.BIS sudah memiliki AMDAL yang teruji dan tidak akan berdampak buruk pada lingkungan.(**)
Jika aktivitas PT.BIS berindikasi merugikan publik dengan tujuan hanya untuk menguras dan mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kekayaan perut Bumi Semerbak (Kota Baubau), maka PT.Bumi Inti Sulawesi (PT.BIS) layak untuk dipertimbangkan izin usahanya (dicabut atau dilarang beroperasi).
Semoga gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan gerakan aktivis tidak bertendensi politik dan kepentingan untuk mengambil keuntungan sesaat dengan cara menekan dan mengintimidasi perusahaan melalui gerakan. Baubau Pos masih akan mengikuti sepak terjang sekelompok masyarakat dan gerakan aktivis sejauh mana konsistensinya dan sejauh mana gerakan itu didedikasikan untuk semata-mata pengabdian kepada masyarakat publik. Ataukah hanya gerakan sesaat memunculkan taring lalu menghilang beberapa bulan lalu muncul kembali dan berorasi.
Yang jelas pro rakyat berarti pro kebenaran. Sebab suara publik (suara rakyat) adalah representasi dari suara tuhan yang berujung pada kebenaran. Jika rakyat secara umum menghendaki penolakan terhadap semua jenis perusahaan yang hendak mengeksploitasi kandungan nikel di perut bumi Kota Baubau, maka jangan dipaksakan kehendak.
Penolakan masyarakat perlu diperhatikan, sebab rakyatlah yang akan merasakan dampak buruknya. Sedangkan keberhasilannya hanya akan dirasakan oleh PT.BIS.
Statemen Anggota DPRD Provinsi, Nursalam Lada di media Sinar Harapan 28 Juni 2012, mengatakan aktivitas perusahaan tambang yang tidak memiliki dokumen amdal saat ini telah mengancam kerusakan lingkungan di beberapa kawasan tambang. Bahkan masyarakat yang bermukim di sekitar area pertambangan sudah banyak yang terkena dampak dari aktivitas penambangan nikel itu.
Nursalam mencontohkan beberapa laporan dari Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, dan Konawe Utara. Bahwa area pertanian maupun budi daya rumput laut mereka sudah tercemar limbah berupa lumpur tanah yang meluber dari aktivitas penambangan nikel.
Kawasan pertambangan yang dicontohkan Nursalam, persis sama dengan kawasan yang akan dieksploitasi oleh PT.BIS, yakni Bungi Sorawolio yang mealui Perda Kota Baubau Nomor 2/2004 ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan hortikultura. Dalam kondisi ini, ada sebuah benturan (tabrak aturan).
Itu di daratan, sedangkan di wilayah pesisir Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea, selama ini dimanfaatkan sebagai kawasan membudidayakan rumput laut yang bisa memberi nafkah berjuta-juta kepada setiap kepala rumah tangga per bulannya. Jika benar AMDAL nya bermasalah seperti yang ditudingkan GPK, maka berarti siap-siap masyarakat Buso merasakan dampak buruk yang langsung menyerang pada sendi-sendi mata pencaharian.
Untuk menjawab keraguan para elemen masyarakat ini, maka perlu transpransi dan keterbukaan dari PT.BIS, pemerintah dan DPRD Baubau untuk menguatkan bahwa PT.BIS sudah memiliki AMDAL yang teruji dan tidak akan berdampak buruk pada lingkungan.(**)
Dibaca 500 kali
KOMENTAR BERITA
06:04/12-04-13
syahadat
Kami Rakyat lowu2 kolese tdk akn prnah brhenti berjuang sampai PT BIS d tutup.gemuruh hidup rakyat akan slalu d kumandangkan, pt bis banyak melakukan planggaran, amdalx tu bs dbilang amdal palsu, copy paste, tdk prnah melibatkan msyrakat, n nda mungkin lulus klu d uji, itu areal stok pertanian kota bau2, dri tmpat produksi smpai pengapalan pt bis melanggar, heyy pt bis, jgn rusak tanah buton ini, lebih baik cari yg lain, karna kami tdk akan biarkan klu d tempat kami, darah kami sdh menempel d ta
06:04/12-04-13
syahadat
Kami Rakyat lowu2 kolese tdk akn prnah brhenti berjuang sampai PT BIS d tutup.gemuruh hidup rakyat akan slalu d kumandangkan, pt bis banyak melakukan planggaran, amdalx tu bs dbilang amdal palsu, copy paste, tdk prnah melibatkan msyrakat, n nda mungkin lulus klu d uji, itu areal stok pertanian kota bau2, dri tmpat produksi smpai pengapalan pt bis melanggar, heyy pt bis, jgn rusak tanah buton ini, lebih baik cari yg lain, karna kami tdk akan biarkan klu d tempat kami, darah kami sdh menempel d ta
11:04/17-04-13
Dinda
DPRD tak bisa berbicara banyak, pemerintah yang barupun tak mempunyai taring,, yang seharusnya merekalah yang berada di barisan paling depan untuk mengatakan "TOLAK TAMBANG" untuk PT. BIS yang sedikit demi sedikit akan menghancurkan negeri Buton yang kita cintai ini... Sadarilah itu...
08:04/18-04-13
Ewako
DPRD dan Pemkot hrs secepatx merespon aspirasi masyarakat mengenai PT.BIS,,anda dipilih untuk memihak kepentingan masyarakat,klu PT.BIS banyak merusak lingkungan tutup sj msh banyak sumber2 pemasukan daerah yg lain,Olehnya itu mari masyarakat kota bau2 kt bersatu mengawasi kegiatan PT.BIS dan menyuarakan kebenaran..Lembaga Pengawas Pertambangan Kota Baubau
21:04/29-04-13
Mozha
20 Tahun izin operasional PT BIS 20 Tahun Kami Melawan Tidak ada Tawar Menawar
22:04/29-04-13
Mozha
Hadirnya Aktifitas Tambang di Sorawolio adalah Hasil perselingkuhan PT BIS, Pemerintah dan DPRD Kota Baubau... wow... berarti sperma nya campur-campur donk...
21:04/30-04-13
Wa ambo
Ada ada saja cara menolak PT BIS tau tdk aksi kalian itu membawa kesengsaraan bagi kami, karna kami warga kolese butuh pekerjaan itu, lagian 42 kelurahan dikota bau2 hanya kalian warga lowu2 yg berkotek kotek
22:04/30-04-13
Muhammad
Kami warga kolese tanpa kehadiran PT BIS pun hidup kami tetap statusnya sebagai buruh kasar dinegeri orang. Kalau ada Sumber Daya Alam yg cukup ngapain kita jadi perantauwan dinegeri org. Dan jg aksi kalian itu hanya menimbulkan dampak bagi masyarakat kami khususnya di kel.kolese warganya yg saling bermusuhan mulai dari teman, keluargga, tentangga bahkan dlm satu keluarga itupun saling membelakangi. Pro rakyat adalah kebenar apakah itu aksi kalian suda tentu benar..,
16:05/05-05-13
amir
Memang............Wali kota Bau dan bupati Buton >>>>>>> BINATANG Yang berwujud Manusia
19:05/11-05-13
malink
kami warga kalialia kantalai tetap menolak pt bis jika tidak memberi manfaat bagi masy scara ksluruhan,kami coba tawarkan kesepakatan ut jangka panjang agn pt bis tapi tidak mau jadi kami simpulkan mereka hanya menyesarakan kita semua ayo tolak pt bis...
Opini
