Opini
18 Juni 2011
DPRD Baubau Mandul
PERLU diacungkan jempol kalau DPRD harus kritis dan melakukan pengawasannya terhadap segala kebijakan pemerintah. Itu sesuai dengan fungsinya sebagai legislasi sebagai representasi wakil rakyat, pengawasan, dan pembuat UU (Perda).
Masih ingat persoalan keinginan eksekutif (Pemkot Baubau) untuk meminjam dana segar senilai Rp 56 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk RSUD Baubau? Niat itu mendapat perlawanan sengit dari sejumlah anggota DPRD Baubau tempo hari.
Alasannya pinjaman itu akan menjadi hutang rezim pasca Amirul, masih adanya hutang yang belum diselesaikan, akan membuat jarak yang menganga (kesenjangan) terhadap pelayanan karena fasilitas canggih akan melengkapi RSUD Baubau yang pada akhirnya biaya kesehatan akan semakin tinggi dan tidak bisa dijangkau masyarakat ekonomi lemah, dan masih banyak argumentasi lain yang melemahkan keinginan pemerintah itu.
Padahal jika ingin menghemat anggaran, masih banyak fasilitas RSUD Baubau yang kata Dirut RSUD dr Amiudin Aumane SPa dalam kondisi rusak dan bisa diperbaiki. Bukankah me mperbaiki akan lebih murah daripada membeli yang baru.
Contohnya salah satu alat penghisap lendir milik RSUD yang digunakan di Klinik Hayam Wuruk. Beberapa hari yang lalu Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Buton, Ahmad Jamaludin sudah mengeluarkan statemen kalau itu ada indikasi penggelapan dan polisi serta jaksa sudah bisa melakukan penyelidikan.
Itu adalah gambaran belum komprehensifnya dalam mengeluarkan argumen. Ataukah semuanya karena dorongan untuk mencari celah???? Wallahu A’lam. Yang jelas sikap DPRD Baubau 180 derajat menerima untuk berhutang Rp 56 miliar ke PIP pusat dan sudah diketuk palu.
Cukup jelas kalau ada debat urat dalam pembicaraan design besar itu. Buktinya hingga paripurna kemarin, Fraksi Demokrat tak satu pun hadir. Mungkinkah Demokrat menolak rencana untuk berhutang itu. Lalu legislator PDIP yang selama ini menolak pada akhirnya mencair.(**)
Alasannya pinjaman itu akan menjadi hutang rezim pasca Amirul, masih adanya hutang yang belum diselesaikan, akan membuat jarak yang menganga (kesenjangan) terhadap pelayanan karena fasilitas canggih akan melengkapi RSUD Baubau yang pada akhirnya biaya kesehatan akan semakin tinggi dan tidak bisa dijangkau masyarakat ekonomi lemah, dan masih banyak argumentasi lain yang melemahkan keinginan pemerintah itu.
Padahal jika ingin menghemat anggaran, masih banyak fasilitas RSUD Baubau yang kata Dirut RSUD dr Amiudin Aumane SPa dalam kondisi rusak dan bisa diperbaiki. Bukankah me mperbaiki akan lebih murah daripada membeli yang baru.
Contohnya salah satu alat penghisap lendir milik RSUD yang digunakan di Klinik Hayam Wuruk. Beberapa hari yang lalu Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Buton, Ahmad Jamaludin sudah mengeluarkan statemen kalau itu ada indikasi penggelapan dan polisi serta jaksa sudah bisa melakukan penyelidikan.
Itu adalah gambaran belum komprehensifnya dalam mengeluarkan argumen. Ataukah semuanya karena dorongan untuk mencari celah???? Wallahu A’lam. Yang jelas sikap DPRD Baubau 180 derajat menerima untuk berhutang Rp 56 miliar ke PIP pusat dan sudah diketuk palu.
Cukup jelas kalau ada debat urat dalam pembicaraan design besar itu. Buktinya hingga paripurna kemarin, Fraksi Demokrat tak satu pun hadir. Mungkinkah Demokrat menolak rencana untuk berhutang itu. Lalu legislator PDIP yang selama ini menolak pada akhirnya mencair.(**)
Dibaca 133 kali
KOMENTAR BERITA
Opini