Politik & Pemerintahan / Politik
19 Agustus 2013
Secara Etika, Caleg Incumbent Harus Berhenti
- Abdul Natsir: Pemberhentian Dikembalikan ke Partai dan Legislatif
 
Peliput: La Deni - Editor: Yuhandri Hardiman. WAKATOBI, BP - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang perkara pengujian UU No 2/2011 tentang politik, rupanya menguntungkan caleg incumbent (anggota DPRD Pindah Partai, red) untuk bertarung lagi. Namun kata Komisioner KPU Sultra, secara etika, caleg incumbent harus berhenti dari keanggotaan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas, Komisioner KPU Provinsi Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib usai sosialisasi putusan MK Nomor 39/ PUU-XII/ 2013 disalah satu hotel di Wakatobi, Kamis (15/ 8). Yang jelas kata dia, anggota DPR/DPRD pindah partai secara etika harus diberhentikan dari keanggotaanya.

"Kan tidak mungkin calonkan diri dari partai lain etapi keanggotaannya di DPRD masih dari partai semula," ujarnya.

Abdul Natsir menegaskan, sebelum ada putusan MK tersebut wewenang KPU sangat kuat untuk melakukan pencoretan terhadap anggota DPRD yang tidak melampirkan surat pemberhentian sebagai syarat untuk masuk DCT. Namun dengan adanya putusan MK, maka persyaratan menjadi lunak dan tidak memberatkan para calon yang pindah partai.

"Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pada intinya, anggota DPRD dari partai dapat diberhentikan jika pindah ke partai lain, hal ini direduksi oleh peraturan KPU No 13/2013 tentang tata cara pencalonan sehingga tegas diberlakukan. Begitu mendaftar maka harus diberhentikan. Namun dengan adanya putusan ini maka KPU membuat syarat yang sedikit lunak karena dipahami untuk mengurus pemberhentian itu butuh proses panjang," tuturnya.

Abdul Natsir menegaskan kembali, dengan adanya keputusan MK secara administrasi KPU tidak mempunyai wewenang inpresif kepada partai maupun legislatif terkait status anggota DPRD yang pindah partai. Kata dia, urusan KPU sifatnya administrasi saja dan hanya menunggu aba-aba dari legislatif jika ada usulan pergantian maka kita akan lakukan sesuai aturan main.

"Kalau pemberhentian itu dikembalikan ke partai dan legislatif," jelasnya lagi.

Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, La Ode Suryono menuturkan, akan mendukung dan memberikan apresiasi jika ada tindak lanjut secara kelembagaan oleh ketua DPRD terhadap anggota DPRD yang pindah partai. "Secara etika anggota DPRD yang pindah partai sudah harus mengundurkan diri atau diberhentikan, kelonggaran yang diberikan KPU semoga ada batas waktunya maka yang dipertegas Ketua DPRD harus menjalankan aturan dengan baik, kalau posisi saya ketua DPRD maka saya akan melakukan pemberhentian," tegas lelaki yang akrab disapa Jhoni ini.

Suryono juga menambahkan, dengan adanya sosialisasi putusan MK ini diharapkan anggota partai bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan salah presepsi.(#)
 
Share |
 
Dibaca 240 kali
 
KOMENTAR BERITA
     
Nama :
Email :
komentar :
Kode Verifikas :
   
   

 

 
 
 
 
                                                                                                         Wa Ode Maasra Perdana Lantik Pejabat Struktural      Baubau Dapat Penghargaan Dari Menteri Perhubungan     Ibis Bugdet Makassar Air Port Hotel Milik Garuda Terbaik Pelayanannya     Minimalisir Siswa Bandel, Dikmudora Andalkan Satpol PP     Mawasangka Berpacu Dalam Debu      Alamat Redaksi, JL Yos Soedarso, Kota Baubau Sultra. Lantai II Umna Wolio Plaza. BERLANGGANAN/IKLAN .::. Tlp. 0402-282115 - HP - 0815 2480 5731 Kirim SMS (BERLANGGANAN (SPASI) NAMA (SPASI) ALAMAT JELAS.