Politik & Pemerintahan / Politik
24 Nopember 2012
Materi Gugatan Pemohon Dimentahkan Hakim
- Perkara Sidang Pilwali Baubau di MK Hakim Minta Berkas Pemohon Perkara 86 dan 87 Disempurnakan
 
JAKARTA, BP- Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Baubau tahun 2012 mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (23/11). Setelah mendengarkan keterangan pemohon, tiga hakim MK yang menyindangkan kasus itu yitu Achmad Sodiki (Ketua), Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota), dan Harjono (Anggota), menilai dokumen yang diajukan pemohon perkara 86/PHPU.D-X/2012 (Ibrahim Marsela MM dan Drs Muirun Awi MSi) maupun pemohon perkara nomor 87/PHPU.D/X/2012 (Drs MZ Amril Tamim dan Agus Feisal Hidayat) data pendukungnya tidak lengkap.

Achmad Sodiki menyarankan agar pihak pemohon segera menyempurnakan data dan fakta yang diminta hakim MK sebagai bukti formil untuk memperkuat gugatan yang sudah dibacakan pemohon yang masing-masing di wakili oleh kuasa hukumnya yaitu Faudjan Muslim mewakili pasangan nomor urut 4 Ibrahim Marsela dan Muirun Awi dan Refly Harun mewakili pasangan nomor urut 5 Drs Amril Tamim MSi dan Agus Feisal Hidayat.

"Baik, jadi sama untuk Pemohon 87 supaya nanti disempurnakan, mana yang perlu disempurnakan sampai jam 16.00 WIB ya, supaya diserahkan saja ke Panitera dan Saudara
Termohon bisa mengambil perbaikan itu di Kepaniteraan. Sidang ini akan dilanjutkan hari Senin tanggal 26 November, jam 13.30 WIB untuk mendengarkan jawaban dari Termohon dan juga Pihak Terkait, serta juga kalau ada saksi-saksi yang perlu dihadirkan," ujar Ketua Hakim MK Achmad Sodiki. (agar jelas dan lebih paham baca risalah sidang MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id)


Dalam persidangan, Faudjan Muslim langsung membacakan hal di permasalahkan pasangan calon nomor urut 4, pertama ada keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kedua, ada politisasi birokrasi secara terstruktur, dan sistematis, serta masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Faudjan menyebutkan Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 AS Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Mustari dan Ichsan Ismail Yakni, meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait kesehatan dan nomor urut 5 terkait dukungan parpol pengusung. Poin lain yang juga diungkapkan Rafly yaitu adanya politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematif serta masif dilakukan dengan cara melibatkan dan menggerakkan unsur PNS dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh tiga parpol yang salah satunya adalah Partai Amanat Bangsa atau PAN.

"Yang mana Ketua DPD PAN Kabupaten Buton yaitu Syamsu Umar Abdul Samiun, S.H., yang juga adalah sebagai Bupati Buton telah menggunakan kekuasaannya dan pengaruhnya untuk menggerakkan birokrasi dengan cara mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3600 orang yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2," sambungnya lagi.
sama halnya dengan kuasa hukum perkara 87 Refly Harun menyatakan ada perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 5.569 suara. Dengan
demikian signifikansi permohonan ini secara kuantitatif adalah sebanyak 2.785 suara. Rafly memahami sekurang-kurangnya 50 persen karena itu akan menyebabkan suara sama kalau seandainya beralih ke Pemohon.

Rafly juga mengungkapkan ada fakta yang ditemukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui orang-orang suruhan mereka telah membeli surat panggilan di TPS 16, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio. Akibatnya dari 400 pemilih terdaftar di TPS tersebut hanya tujuh orang 13 yang dapat menggunakan hak memilihnya, selebihnya tidak dapat
memilih.

"Bahwa angka 3.600 dan 393, 400 dikurang 7 tersebut menjadi sangat signifikan mengingat signifikansi angka yang dimohonkan cukup 2.785. Bahwa memang betul, Yang Mulia, belum tentu 3.600 PNS dan 393 pemilih tersebut akan memilih Pemohon bila tidak dimobilisasi, ditekan, atau dihilangkan hak suaranya, namun belum tentu pula
mereka tidak memilih Pemohon," ungkapnya.

Dalam persidangan, Rafly menyebutkan pasangan Calon Nomor Urut 2, menderita penyakit kronis TBC dan seharusnya tidak lolos syarat kesehatan. "Mohon maaf karena yang
bersangkutan hadir di sini. Bahwa berdasarkan fakta yang kami peroleh
calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. AS. Thamrin sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengidap penyakit kronis TBC aktif, tetapi KPU Kota Baubau tetap meloloskan calon tersebut," ungkapnya. Begitu juga dengan pasangan calon independen menurutnya tidak ada yang lolos di Pilwali 2012.


Hakim MK Achmad Sodiki yang memimpin persidangan usai mendengar keterangan kuasa hukum pemohon perkara 86 Faudjan memerintahkan agar pihak pemohon perkaran 86 merujuk dan memperhatikan hal-hal yang mendiskualifikasi pasangan calon yaitu Putusan
Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VIII/2008.

Sedangkan hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi bertanya kepada kuasa hukum perkara Nomor 86 ini, "Apa Saudara baru pertama kali ini ya berperkara di sini?, Ya, ini apa namanya sistematika permohonannya itu enggak lazim di sini dan ada seharusnya ada kewenangan mahkamah ini kaitannya dengan kewenangan mahkamah, lalu legal standing, lalu tenggang waktu Saudara mengajukan dengan KPU, mengumumkan hasilnya, itu ya. Ini kan enggak ada ini?," katanya.

Dia pun menyarankan agar pemohon 86 memperbaiki dikumennnya, "Ada kesempatan nanti biar diberikan waktu untuk diperbaki gitu ya. Bahwa Saudara apa namanya minta itu tadi sudah sudah okelah itu dalil-dalil Saudara supaya dipertajam tadi dengan merujuk putusan itu oke enggak jadi soal, tapi ini enggak ada semua ini Panitera yang mana ini yang perbaikan? Benar ini yang diterima tanggal 23 bulan 11, benar kan? Lah ya, ini enggak ada ini ada? Itu enggak ada semua itu, langsung tancap saja ini nah ya, sehingga mempertimbangkannya supaya ini Pemohon apa Termohon, Pihak Terkait juga bisa meresponnya enak, gitu ya karena ini untuk kepentingan tidak cuma Hakim tapi kepentingan Saudara apa namanya, dalil Anda ini kan akan direspon mereka. Oke, itu saja dari saya kalau apa kontennya oke kontennya oke. Saya kira sudah cukup, Pak Ketua," ujarnya.

Hakim anggota lainnya Haryono meminta pihak pemohon perkara 86 menyempurnakan datanya yang mempermasalahkan tidak lolosnya pasangan nomot urut 5 yang tidak memenuhi 15 persen. "Tapi, di halaman 10 tabel 3 itu tabel tentang penghitungan
pendukung dari calon yang Anda masalahkan. Itu ada angka 11.000
yang terakhir, 612 terhadap persentase, 19,82. Yang Anda masalahkan di antara itu diantara yang ditabelkan itu adalah beberapa partai politik ya? PDP, PPDI, PNB, Pelopor, cuma Anda nanti harus buktikan ini dengan data, Anda menggunakan kursi atau menggunakan suara sah?," pintanya.

Meskipun kuasa hukum pemohon 86 coba meyakinkan hakim MK tapi hakim MK tetap pada pendiriannya datanya tidak lengkap, "Lah, tabel 3 itu belum lengkap itu? Suara sahnya berapa itu? Lalu, yang mendukung Pemohon ini berapa? Anda masalahkan dengan partai tadi, apa itu maksudnya? Termohon tidak melakukan verifikasi karena harus dikeluarkan dari partai pendukung ada? Keputusan yaitu PDP, kenapa harus dikeluarkan? Kenapa harus dikeluarkan? kalau yang dipersoalkan soal dukungan ganda , Ya, jadi kalau itu yang Anda masalahkan nanti tentu juga harus dilengkapi dengan keterangan tentang siapa pendukungnya? Apakah pendukungnya itu kemudian ada dukungan ganda?," katanya.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Untuk pemohon perkara 86 hakin anggota Ahmad Fadlil Sumadi Secara sistematika sudah oke, cuma ada soal-soal yang sifatnya masih kualitatif, sehingga karena kualitatif, "Misalnya, seperti tidak memenuhi syarat kesehatan karena TBC misalnya. TBC itu dalam
kualifikasi apa di dalam undang-undang yang sudah memang tidak dapat diloloskan? Dan penyakit itu ada yang masih dalam apa batas toleransi ada yang memang sudah tidak dapat dan itu supaya nanti di lebih dielaborasi," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan fakta yang diungkapkan pemohon 86 soal membeli surat undangan atau dicoblos lebih dulu, dinilainya faktanya masih dangkal dan bias. "Itu bagaimana suatu pemilihan kepala daerah bisa dicoblos lebih dulu? Ini di sini belum ada elaborasi faktanya. Lalu soal membeli itu, bagaimana cara membelinya? Melalui siapa? Kan mestinya ada subjek, ada objek yang dibeli itu tadi sudah ada, lalu mekanismenya kapan terjadi, di mana persebarannya, itu ya. Itu tidak
tergambar di sini," kata Ahmad Fadlil dengan nada bertanya.

Dia juga mempertanyakan fakta sesungguhnya soal pelanggaran terhadap asas.Menurutnya Asas itu kan dielaborasi dalam pasal. "Kalau asas jujur gitu ya, misalnya ya, atau adil itu kan masih terlalu kualitatif. Elaborasi pasalnya kan mesti ada supaya ini adil, maka asas itu kemudian menentukan apa? Karena norma di dalam pasal itu
ada pertanyaan, norma itu mempertahankan apa? Misalnya keadilan, kalau keadilan itu seperti apanya? Ini yang yang masih terlalu ini terlalu kualitatif. Padahal untuk sebuah gugatan itu yang dibuktikan itu fakta. Fakta nanti akan membentuk simpul yang kualitatif. Itu biar hakim saja sebenarnya. Anda membantu misalnya, oleh karena faktafaktanya begini, begini, begini, maka dia telah melanggar pasal ini sehing pasal ini sangat apa merupakan elaborasi dari asas ini sehingga sudah tidak jujur, tidak adil, dan seterusnya. Ini yang tidak ada. Kalau soal petitum, okelah.

Dalam persidangan perdana di MK, Agus Feisal Hidayat yang merupakan pasangan dari Amril Tamim tidak hadir. Sidangpun akan dilanjutkan pada hari senin tanggal 26 Nopember 2012 pukul 13.30 WIB. (Lengkapnya baca risalah sidang MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id)(ardi)

 
Share |
 
Dibaca 711 kali
 
KOMENTAR BERITA
19:12/03-12-12
US umar.samiun@yahoo.co.id
baubau pos harus netral untuk menyampaikan berita Online atau pun surat kabar
     
Nama :
Email :
komentar :
Kode Verifikas :
   
   

 

 
 
 
 
                                                                                                         Ridwan BAE Lantik H Zahari Sebagai Ketua DPD Golkar Baubau     Tersangka Peragakan 39 Adegan Saat Bunuh Deni     Hujan Debu, Siswa SMPN 1 Baubau Terancam Terserang Ispa     13 Kadis Pemkab Wakatobi Diganti     Proses Belajar di SMAN 1 Lasalimu Selatan Tidak Maksimal      Alamat Redaksi, JL Yos Soedarso, Kota Baubau Sultra. Lantai II Umna Wolio Plaza. BERLANGGANAN/IKLAN .::. Tlp. 0402-282115 - HP - 0815 2480 5731 Kirim SMS (BERLANGGANAN (SPASI) NAMA (SPASI) ALAMAT JELAS.