Politik & Pemerintahan / Politik
18 Juni 2012
- Sidang PSU Buton di MK
Sitorus Yakinkan Hakim PPRN Tak Pernah Dukung Oemar-Bakri
 
JAKARTA, Baubaupos.com- Sekjen DPP PPRN Joller Sitorus menyebutkan pihaknya hanya memberikan dukungan kepada Pasangan Hasan Mbou-Buton Ahmad dan tidak pernah memberikan rekomendasi dukungan kepada Pasangan Oemar-Bakri. Demikian jawaban tegas yang disampaikan Sitorus pada persidangan di MK dengan perkara nomor 91,92/PHPU.D-IX/2011, perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton, Kamis (14/06).

Sitorus menjelaskan dihadapan sidang MK bahwa PPRN yang sah hanya satu, yaitu yang didasarkan pada putusan pengadilan Mahkamah Agung kasasi dan sesuai dengan surat keputusan Kementrian Hukum dan HAM tanggal 19 Desember 2011, dimana H Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai sekretaris Jenderal. "Jadi ini yang sah berdasarkan keputusan MA yang mulia. Jadi sudah tidak ada lagi konflik PPRN yang mulia," ujar Joller Sitorus ketika ditanya Hakim Ketua MK M Akil Mochtar.


Sotorus menjelaskan kepada M Akil Mochtar tentang konflik dan dualisme kepemimpinan PPRNterdahulu. Katanya, konflik PPRN terjadi terdahulu adalah akibat dari gugatan Amelia Ahmad Yani terhadap Kementerian Hukum dan
HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan pengesahan
terhadap munas yang ilegal yang dilakukan oleh Saudara Amelia Ahmad
Yani. Maka, digugatlah Kementerian Hukum dan HAM di PTUN.

Putusan PTUN, katanya, memenangkan Saudara Amelia Ahmad Yani dan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan munas yang dilakukan oleh Saudara Amelia Ahmad Yani tersebut. "Namun, kami sebagai DPP sebagai tergugat intervensi pada saat itu, melakukan upaya hukum banding sampai ke kasasi. Maka, amar putusan pada saat itu adalah putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih melakukan upaya hukum. Tetapi Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM yang pada saat itu Patrialis
Akbar, mengeksekusi putusan PTUN tersebut dan membuat surat keputusan tentang pengesahan munas yang di Bandung tersebut. Inilah yang dinamakan dualisme. Di satu sisi kami pengurus DPP melakukan upaya hukum sampai ke tingkat kasasi. Di sisi lain, keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2010 yang prematur tersebut dipakai oleh Saudara Amelia Ahmad Yani sebagai suatu hal yang legitimate. Itulah awalnya dualisme PPRN, Pak," tuturnya.

Berkaitan dengan PSU Buton, Joller Sitorus menjelaskan bahwa dualisme kepemimpinan tadi itu tidak terlepas daripada dualisme pencalonan dari PPRN. Yang pertama, yang dilakukan oleh Amelia Ahmad Yani, yaitu mendukung Pasangan Oemar-Bakry.

"Dan kami sendiri DPP PPRN yang mencalonkan pasangan Hasan Mbou-H. Buton. Nah, di dalam Pleno KPU terdahulu, ditetapkan bahwa Pasangan
PPRN adalah Umar-Bakry. Tetapi, Yang Mulia, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Pleno KPU terdahulu dan memerintahkan untuk verifikasi ulang, maka kami mendapat suatu keadilan di negeri ini, dan ternyata PPRN akan diverifikasi sesuai dengan legitimate yang sudah diterima pada saat ini. Majelis Hakim Yang Mulia, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap semua calon, maka KPU Kabupaten Buton kami ketahui telah melakukan jadwal verifikasi, yaitu tanggal 18 April 2012 sampai tanggal 20 Mei 2012," ujarnya.

Tanggal 4 April 2012. lanjut Sitorus, KPU Kabupaten Buton telah datang ke pihaknya karena PPRN sudah tidak komplet lagi. Siapa pun, instansi mana pun yang bertanya tentang keabsahan PPRN, tidak ada lagi selain ke fersi Joller Sotorus, yaitu sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. "Maka pada tanggal 23 April 2012, yang terhormat Ketua Kabupaten Buton dan Ketua Pokja Kabupaten Buton telah mendatangi kantor kami melakukan
klarifikasi keabsahan calon yang didukung resmi oleh PPRN. Dan klarifikasi
tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 19 DA.KPU Kabupaen Kab/PSU-PKD/4/2012, ditandatangani oleh Ketua KPU dan anggota KPU.
Berita Acara tersebut telah resmi ditanyakan, siapa calon resmi dan siapa kepengurusan yang resmi PPRN di Kabupaten Buton. Dan berita acara tersebut kami tandatangani kedua belah pihak," ujarnya.


Pada saat verifikasi tersebut, kata Sotorus, Yang Terhormat Ketua KPU
Kabupaten Buton juga sudah menjelaskan kepada pihaknya bahwa sebelum
tahapan verifikasi ke PPRN, sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor
13, Pasal 61, bila terdapat dualisme dan bila terdapat lebih dari dua
pasangan yang dicalonkan oleh partai politik, maka yang dilakukan
verifikasi adalah ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Dan bila di Dewan
Pimpinan Pusat itu masih bermasalah, maka KPU wajib menanyakan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"KPU kabupaten Buton menyatakan bahwa sudah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dan sudah mendapat legalisir SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor Nomor 17, tanggal 19 Desember 2012, dan bukti-bukti itu telah ditujukan ke kami. Tapi pada saat verifikasi itu juga, sesuai dengan form KPU, kami juga menyerahkan
semua bukti-bukti keabsahan PPRN, termasuk SK-SK dan yang berhubungan dengan konflik PPRN kepada Bapak Ketua Kabupaten Buton pada saat itu. Jadi secara resmi PPRN itu mencalon kepada pasangan Hasan Mbou dan Ahmad Buton.

Akil Mochtar bertanya kepada Sitorus, jadi dukungan PPRN tidak kepada Samsu Umar Abdul Samiun?. Sitorus menjawab dengan jelas 'Betul yang mulia'. Bahwa ternyata pada Pleno KPU yang ditetapkan oleh KPU adalah
Pasangan Oemar-Bakry mewakili PPRN. "Kami kaget dengan situasi itu, kami
tidak tahu dasar apa hukumnya KPU menetapkan itu, maka kami DPP
PPRN mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke
Banwas. Dan ternyata, Yang Mulia, setelah kami mengadukan ke Banwas,
Panwas Kabupaten Buton melakukan klarifikasi kepada Ketua KPU.
Berita Acara diklarifikasi tersebut, diakui oleh Ketua KPU bahwa
beliau melakukan verifikasi ke Saudara Amelia Ahmad Yani. Dan menurut
kami, mekanisme klarifikasi tentu ada Berita Acaranya dan kami anggap
itu adalah Berita Acara yang palsu," ucap Sitorus

Katanya, apa dasarnya KPU Buton mendatangi
Amelia Ahmad Yani? Padahal pintu Pemohon hanya satu. Kenapa Amelia
Ahmad Yani yang bukan ada kaitannya dengan PPRN dicari-cari oleh
Ketua KPU untuk melakukan klarifikasi? "Dan kami sinyalir bahwa hasil
klarifikasi dari Ketua KPU Kabupaten Buton kepada Saudara Amelia Ahmad
Yani tersebutlah dilakukan sebagai penguatan keabsahan calon PPRN dalam Pleno tanggal 25 April 2012 yang menurut kami adalah suatu banyak kebohongan dan pelanggaran," tutpnya. (ardi)
 
Share |
 
Dibaca 1602 kali
 
KOMENTAR BERITA
23:06/18-06-12
La BiO bi@la.net
setelah membaca risalah sidang perkara nomor 91,92/PHPU.D-IX/2011 yang saya download langsung dari www.mahkamahkonstitusi.go.id, maka saya berpendapat ..... Sama dengan isi berita ini...........
20:06/19-06-12
taripang taripang@yahoo.co.id
dualisme kepemimpinan PPRN.hny mengcaukan.lebih terpercaya amelia ketimbang sitorus.krn faktualnya sejak awal PPRN dukung oemar bakri. sitorus dukung abd hasan mbou tp sejak awal tdk lolos jg. cara2 ini hny meresahkan rakyat buton dan mengeruk kantong penggugat.apalagi klw umar bakri dilantik. akan bagaimana modelnya ayo.
20:06/20-06-12
independen independent@yahoo.com
saran, beritanya yang berimbang dong artinya si penulis tidak hanya menonjolkan keterangan dari sitorus, Ibu Amelia dalam persidangan tanggal 18 Juni 2012 juga telah mengungkapkan tentang dualisme kepengurusan di tubuh PPRN nah tolong keterangan yang diungkapkan oleh Amelia itu diungkapkan secara lengkap berdasarkan risalah sidang yang dimaksud. jadi tidak sepotong-sepotong memuatnya sehingga dengan demikian masyarakat tau fakta yang sebenarnya dan media ini tidak dikatakan "MEMIHAK SALAH SATU
12:06/21-06-12
redaksi redaksibaubaupos@gmail.com
keterangan versi amelia A YAni baca beritanmya di Baubau Pos edisi Kamis, 21 Juni 2012....Baubau Pos insya allah tidak pernah memihak, akan berusaha menampilkan berita yang berimbang...
04:06/25-06-12
IRDAF www.irdas@yahoo.co.id
BILA NIAT PARA CALON INGIN MEMBANGUN KAB. BUTON TIDAK PERLU MENIPU PUBLIK/MASYARAKAT LEBIH-LEBIH MENIPU DIRI SENDIRI DGN MENGGUNAKAN DALIL-2 POLITIK, MEMBANGUN KAB. BUTON TDK HANYA MENJADI CALON ATAU MENJADI BUPATI AKAN TTP MENJADI MASYARAKATPUN BILA PUNYA NIAT BAIK MEMBANGUN KAB. BUTON HINDARI POLITIK MENIPU DIRI SENDIRI, ORANG LAIN HANYA KARENA TUJUAN INGIN TERCAPAI WALAU TERPAKSA NURANI DIKORBANKAN DGN JALAN MENGHALALKAN SEGALA CARA,,,STOP TIPU COYYYYYYYYYY.....
     
Nama :
Email :
komentar :
Kode Verifikas :
   
   

 

 
 
 
 
                                                                                                         Ridwan BAE Lantik H Zahari Sebagai Ketua DPD Golkar Baubau     Tersangka Peragakan 39 Adegan Saat Bunuh Deni     Hujan Debu, Siswa SMPN 1 Baubau Terancam Terserang Ispa     13 Kadis Pemkab Wakatobi Diganti     Proses Belajar di SMAN 1 Lasalimu Selatan Tidak Maksimal      Alamat Redaksi, JL Yos Soedarso, Kota Baubau Sultra. Lantai II Umna Wolio Plaza. BERLANGGANAN/IKLAN .::. Tlp. 0402-282115 - HP - 0815 2480 5731 Kirim SMS (BERLANGGANAN (SPASI) NAMA (SPASI) ALAMAT JELAS.