Buton Raya / Buton
12 Maret 2011
Warga Tanjung Dapat Menggunakan Hak Opsi dan Repudiasi
- Terkait Permintaan Bupati Agar Mereka Kembali ke Muna
 
BAUBAU, BP - Warga Tanjung berhak menggunakan pewargaan aktif (hak opsi), yaitu memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga dari suatu daerah dan atau pewargaan pasif (hak repudiasi) yaitu menolak pewargaan dalam menentukan pilihannya, apakah akan kembali ke Muna atau tetap bertahan di Lombe (Buton). Demikian pernyataan Staf Ahli Wakil Ketua DPD RI Laode Abdul Wahab menanggapi pernyataan Bupati Muna Baharuddin yang menginginkan seluruh warga Desa Tanjung segera kembali dan beraktivitas seperti semula.

Menurut Wahab, Pemrov Sultra, Pemkab Muna dan Pemkab Buton penting memberikan hak Opsi dan hak Repudiasi dalam upaya memediasi keinginan warga Tanjung yang berkehendak menetap di Lombe. Namun, sebelum kebijakan itu dilakukan, Pemkab Muna terlebih dahulu melakukan upaya persuasif (dari hati ke hati) dan meyakinkan warga Tanjung yang hijrah ke Buton beberapa waktu lalu agar kembali bersama-sama membangun daerah.


"Pemkab Muna juga secara transparan memberikan skenario penyelesaian yang dapat menjawab seluruh tuntutan dan harapan warga Tanjung. Tentu dalam kerangka penyelesaian masalah secara komprehensif dan bertahap. Termasuk soal kenyamanan mereka (bebas dari intimidasi) ketika sudah berada di Tanjung. Ini penting diyakinkan kepada warga Tanjung kendati Baharuddin telah memberi jaminan akan menyanggupi permintaan warga tersebut," jelasnya.



Mengenai mobilisasi administrasi kewargaan termasuk KTP, KK dan lainnya Wahab menyarankan agar Pemkab Muna memberikan fasilitas khusus dan pelayanan prima serba cepat kepada warga Tanjung sambil menunggu situasi normal. Begitu juga dengan persoalan kebutuhan dasar termasuk pendidikan anak-anak mereka secepatnya dibijaksanai oleh Pemkab Muna antara lain dengan memberikan bantuan pangan, papan, dan sandang serta beasiswa. Ke depan mereka penting dilibatkan secara massif dalam mobilisasi pembangunan.



Wahab menganggap, skenario penyelesaian yang akan dilakukan pemrov, pemkab Buton dan Pemkab Muna dalam waktu dekat dengan memberi pilihan kepada warga Tanjung untuk memilih 2 opsi yakni bertahan di pengungsian (Lombe) atau kembali ke Tanjung merupakan skenario yang terburu-buru. Padahal mereka masih berstatus warga Tanjung (Muna), jadi menjadi kewajiban moral dan yuridis bagi Pemkab Muna untuk mengajak warganya kembali. “Kan Pemkab Muna sudah menyadari “kekeliruan” terhadap warganya, kita sungguh menghormati sikap Pemkab yang bijaksana itu, tinggal sepenuhnya kita serahkan kepada warga Tanjung," jelasnya.

Kendatipun demikian, Wahab yang juga putra asli Lombe ini, tidak mempersoalkan jika pada akhirnya warga memilih tetap bertahan di Lombe. Bahkan dia meminta Pemkab agar dalam memberikan pilihan kepada warga Tanjung, menggunakan asas kewarganegaraan yang dijamin UUD 1945, antara lain dengan melihat dari sisi kelahiran (ius soli dan ius sanguinis), pedoman kewargaaan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran (ius soli), dan berdasarkan darah atau keturunan (ius sanguinis). Lainnya dari sisi perkawinan, asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat, paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami-isteri.

Di akhir pernyataannya, Wahab menilai apa yang dilakukan oleh warga Tanjung merupakan pukulan telak bagi pemkab Muna atas kebijakan pembangunannya yang selama ini cenderung mengabaikan warga Tanjung. Dia juga melakukan kritik tajam atas kebijakan pembangunan yang dilakukan hampir semua pemkab dan pemprov tak terkecuali Muna yang mengabaikan desa-desa pinggiran, terisolir, kepulauan dan perbatasan. Padahal mewujudkan interkoneksitas pembangunan antar kabupaten dan antar provinsi dalam kerangka keadilan dan pemerataan lebih tepat dimulai dengan membangun desa-desa perbatasan. Karenanya, Pemkab dan pemprov perlu belajar dari kasus ini agar peristiwa yang sama tidak terjadi dikemudian hari.(yhd)
 
Share |
 
Dibaca 1119 kali
 
KOMENTAR BERITA
     
Nama :
Email :
komentar :
Kode Verifikas :
   
   

 

 
 
 
 
                                                                                                         Jelang HUT Kota Baubau     Pustu Sulaa Simpang Lima Terlantar     474 Rumah Dapat Batuan Stimulan Dari Kemenpera     Samlia Rangkap Jabatan Kepala Sekolah     Nursalam Lada: Merakyat Karena Dipilih Rakyat, Bukan Bangun Kekuatan Pilkada      Alamat Redaksi, JL Yos Soedarso, Kota Baubau Sultra. Lantai II Umna Wolio Plaza. BERLANGGANAN/IKLAN .::. Tlp. 0402-282115 - HP - 0815 2480 5731 Kirim SMS (BERLANGGANAN (SPASI) NAMA (SPASI) ALAMAT JELAS.